GAGASANRIAU.COM, JAKARTA - Organisasi sayap aktivis pro demokrasi, PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) mulai gerah dengan adanya upaya para pelaku yang menginginkan penundaan pemilu dan kelompok mafia yang melakukan sabotase kelangkaan pangan selama ini.
"Mencermati situasi belakangan ini, ada dua hal yang sangat mengganggu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua hal tersebut adalah, pertama, adanya pihak-pihak yang berusaha mengotori kinerja dan kepatuhan Presiden terhadap konstitusi dengan melempar isu masa jabatan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan dengan menunda pemilu. Kedua, langkanya minyak goreng dan naiknya harga bahan pokok lainnya " ungka Abe Tandatasik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional, Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN-Repdem) Senin sore 14 Maret 2022, kepada wartawan di Jakarta .
Dikatakan Abe, Repdem yakin, bahwa Presiden Joko Widodo adalah seorang negarawan yang sangat patuh terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden selama lima tahun dan dapat terpilih kembali untuk masa jabatan kedua.
"Sebagai petugas partai PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo terus bersemangat bekerja untuk kepentingan Republik Indonesia " ujar Abe.
Menurut Abe, adanya pihak-pihak yang terus bermanuver agar masa jabatan presiden diperpanjang dengan segala cara, bahkan membuat opini dengan halusinasi big data seperti Luhut Binsar Panjaitan, adalah cara-cara dari orang-orang yang keblinger terhadap kekuasaan dengan mengotori wibawa Presiden Joko Widodo.
"Sekali lagi, Presiden Joko Widodo kader PDI Perjuangan yang sangat patuh pada konstitusi dan Sumpah Jabatan. Jadi, jangan coba-coba mengganggu kewibawaan Presiden hanya karena tamak kekuasaan namun berlindung di belakang presiden " tegas Abe.
Terkait sabotase bahak pokok, yang dimulai dari langkanya minyak goreng dan naiknya harga bahak pokok lainnya, Repdem kata Abe menyarankan kepada Presiden agar segera membenahi kabinet dengan memberhentikan Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan.
"Setahun lalu, kedua menteri ini juga yang menjatuhkan harga beras petani demi kepentingan impor beras. Menghilangnya minyak goreng dipastikan bukan lagi soal mekanisme pasar, tetapi tindakan subversif sabotase ekonomi nasional. Ini terbukti dengan terjadinya ekspor luar biasa besar-besaran minyak goreng, sementara kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng di dalam negeri. Bahkan, Ketua DPR RI marah ketika menemukan terjadinya antrian sangat panjang di Sumatera Selatan " beber Abe.
Maka tegas Abe, tidak ada langkah lain selain segera memecat kedua menteri tersebut dan memidanakan siapapun yang dengan sengaja menimbun/mengurangi pasokan dalam negeri produk minyak goreng.
Apalagi tegas Abe lagi, tidak sampai sebulan lagi bangsa ini memasuki bulan Ramadhan. Jangan sampai terjadi kelangkaan dan naiknya harga bahan kebutuhan pokok di masyarakat.
"Atas situasi tersebut, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) menyatakan siap melawan dan berhadapan dengan siapapun yang mencoba-coba melakukan sabotase konstitusi dengan isu masa jabatan presiden dan tunda pemilu, juga terhadap siapapun yang mencoba-coba melakukan sabotase ekonomi dengan menimbun minyak goreng dan menaikkan harga bahan kebutuhan pokok " tutup Abe.