Gagasanriau.com Pekanbaru–Geliat pembangunan untuk masyarakat tak mampu yang digesa oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau patut diapreasiasi pasalnya sebanyak 1,538 unit Rumah Layak Huni (RLH) akan dibangun dan diperuntukan kepada rakyat tak mampu. Saat ini, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Pedesaan (BPM Bangdes) meminta rekomendasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar program pro rakyat tersebut segera berjalan. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPM-Bangdes) Riau, Daswanto kepada wartawan. Mengatakan , pihaknya terus mematangkan persiapan untuk pembangunan 1.538 unit rumah layak huni (RLH) tersebut. Untuk meminta rekomendasi itu, pihaknya telah mengirimkan surat ke LKPP. "Untuk meminta rekomendasi terkait proses pembangunan rumah layak huni kita telah mengirimkan surat ke LKPP, mudah-mudahan pekan depan sudah ada balasanNYA,''katanya, Jumat (5/9) dikutip dari riaueditor. Dijelaskan mantan Kaban Kesbangpol Riau itu, salah satu isi dalam surat itu yakni meminta pendapat terkait sistim pengadaan RLH itu. Apakah pengerjaan RLH ini menggunakan sistim Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) atau dengan sistim lelang proyek. "Ini yang perku kita konsultasikan ke LKPP itu. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti, kita tidak menemui permasalahan hukum di kemudian hari," ujarnya. Untuk membangun RLH itu, lanjutnya, pihaknya lebih cenderung menggunakan sistim OMS. Karena,  proses ini dinilai lebih cepat ketimbang harus melalui proses lelang di LPSE. Menurutnya, paling tidak akan memakan waktu 45 hari proses administrasinya. Belum lagi ada sanggahan dari peserta lelang yang kalah. "Kalau memang rekomendasinya lelang, kita akan bangun tahun depan saja. Karena tidak akan terkejar dengan waktu yang hanya tinggal tiga bulan saja," ujarnya.

Diaz Bagus Amandha