Gagasanriau.com Pekanbaru-Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (DPN-AKSI) Syakirman meminta Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) memeriksa terkait pengadaan tenda membran mewah seharga Rp 2 miliar di rumah dinas Walikota Pekanbaru.

Menurut Syakirman, Walikota Pekanbaru Firdaus MT telah melakukan Mark Up alias penggelembungan harga. Karena menurut Syakirman nilai proyek tersebut terlalu mahal.

"Kita minta agar lembaga BPKP mengusut pengadaan tenda itu. Harganya sangat jauh dari kata transparan soal anggaran," kata Syakirman, Kamis (30/10/2014).

Menurutnya, dari sisi teknis pembangunan, tenda tersebut juga dinilai tak layak. Tenda yang didirikan saat tinggi, sehingga saat hujan air tempias akan masuk ke dalam.

"Kok malah setinggi itu dibangun. Sama saja fungsinya tidak sesuai dengan yang direncanakan,” ujarnya.

Tidak adanya tindakan yang tegas terhadap penggunaan pembangunan tenda yang nilainya sangat besar tersebut, Syakirman justru mengkawatirkan korupsi akan merajalela.

"Harus diusut secara transparan. Nilainya yang sudah sangat besar. Sudah tidak sesuai dengan harga yang wajar," terangnya. dikutip dari tribun.

Editor Arif Wahyudi