Gagasanriau.com Pekanbaru-Sisa waktu di tahun 2014 ini diharapkan mampu menggenjot Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terealisasikannya program kerja yang sudah disusun demikian disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

"Selain dipercepat, pelaksanaan program tetap harus mengacu dan tidak keluar dari aturan atau ketentuan yang berlaku," katanya, Senin (3/11/2014.

Dia menegaskan, SKPD di daerah itu harus mengedepankan sikap waspada dalam mengejar ketertinggalan realisasi anggaran pada 2014 supaya tidak terjebak dengan persoalan hukum.

Di samping itu, Pemprov Riau juga perlu menjalin koordinasi antar pihak untuk menjalankan setiap program karena ada hal tertentu yang tidak bisa diputuskan oleh pelaksana tugas gubernur saat ini seperti yang diatur Undang-Undang Pemda terbaru.

"Kalau tidak hati-hati, bisa saja nanti berbenturan dengan hukum," katanya.

Untuk menghindari kesalahan dalam mencapai target ini, Pemprov Riau membutuhkan pendampingan dari pihak terkait, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Kemendagri.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau 2014.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau, M Yafiz, mengatakan, dari hasil rapat tersebut diketahui, resapan anggaran baru 34,6 persen.

Menurut dia, berdasarkan rapat dengan SKPD diproyeksikan target hingga akhir tahun bisa menembus realisasi anggaran di atas angka 65 persen.

Nanti, anjutnya, staf Ahli masing-masing SKPD yang masih memungkinkan mempercepat pencairan sampai 30 pada Desember akan diundang untuk membicarakan percepatan serapan anggaran ini supaya realisasinya tembus sesuai harapan..

"Realisasi sampai Oktober 2014, APBD tahun ini baru mencapai 34,6 persen. Jadi, ada sekitar 30 persen lebih lagi yang akan dicapai sampai Desember 2014," katanya. (Ant)