Gagasanriau.com Pekanbaru-Sebanyak 32 karyawan PT. Riau Air Lines ((PT.RAL) mengadukan nasibnya kepada Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau karena setelah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga kini tidak diberikan pesangon.

"Ada 32 karyawan yang meminta bantuan DPRD agar pesangonnya segera dibayar. RAL tidak sanggup membayar karena masa kerja karyawan itu cukup lama, sedangkan karyawan yang di-PHK lainnya sudah dibayarkan pesangonnya oleh manajemen sebelumnya," kata Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson di Pekanbaru, Jumat (7/11/2014) dikutip dari antara.

Menindaklanjuti laporan karyawan PT RAL tersebut, Aherson menyatakan bahwa DPRD, akan mempelajari dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit.

Pasalnya, kata Aherson, selain hak karyawan, tentu harus dikaji juga kewajiban mereka sebagai karyawan RAL apakah sudah terpenuhi atau belum melihat kondisi RAL yang tidak jelas pengelolaannya sehingga dituntut pailit.

"Kita tentu juga menagih kewajiban karena pemerintah telah memberikan dana Rp149 miliar ke RAL. Apa tanggung jawab mereka kepada perusahaan," ucapnya.

Selanjutnya, kata dia, DPRD akan memangggil Direktur Utama PT RAL karena kondisi perusahaan yang timbul-tenggelm tersebut. Selain itu, aset perusahaan juga akan diselidiki seperti pesawat yang sekarang ini parkir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Di samping itu, akan ditanyakan lebih rinci soal putusan Mahkamah Agung yang menetapkan PT RAL tidak pailit. Apalagi seharusnya jika tidak pailit, RAL harus melaporkan ke BPKP untuk pemeriksaan keuangan tapi ini tidak dilakukan, ujarnya.

Terkait adanya usaha BUMD lain yakni Riau Investment Coorporation yang menanam modal di RAL dengan mengagunkan asetnya, Aherson menyatakan belum mengetahui hal itu.

"Jadi itu yang belum kami dapat data konkrit terkait pailit atau tidaknya RAL. Saat karyawan datang yang disampaikan hanya tuntutan hak mereka dan kita belum dapat jawaban yang jelas," ulasnya.

Diaz Bagus Amandha sumber antara