Gagasanriau.com Pekanbaru-Arsyadjuliandi Rachman Pelaksana Tugas Gubernur Riau, minta agar penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi internet atau e-Government dilaksanakan di wilayah setempat dengan mengutamakan efisiensi anggaran negara.

"Pembiayaan untuk menuju e-Government tetap harus hemat dan jangan tumpang tindih antara satu dinas dengan lainnya," kata Arsyadjuliandi kepada Antara di Pekanbaru, Jumat.

Ia mengatakan pelaksanaan sistem berbasis teknologi tersebut merupakan program nasional dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan mulai dilaksanakan di Riau pada 2015. Dalam pelaksanaannya di pemerintah daerah, ia mengatakan akan ada sistem intranet yang menghubungkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut dia, pelaksanaannya di Pemprov Riau akan dianggarkan melalui Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom). Dengan begitu, ia meminta agar dinas dan badan yang lainnya tidak perlu mengajukan anggaran untuk program serupa supaya tidak terjadi pemborosan.

"Jadi sudah diputuskan pelaksanaan e-Government melalui (Dinas) Infokom karena kita bisa lebih hemat mengingat perangkat dan tugasnya sudah sesuai. Kalau dari dinas lain maka harus sewa alat lagi," ujarnya.

Menurut dia, program "e-Government" bisa mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi lebih transparan kepada publik. "Jadi kedepannya, memonitor pelaksanaan pemerintahan bisa lewat website internet saja. Misalkan mengenai perencanaan pembahasan APBD dan Musrenbang dari awal sudah bisa dimasukan kesana," katanya.

Untuk pelaksanaan program itu, ia mengatakan Dinas Infokom dan Bappeda Riau akan melakukan studi banding ke pemerintah daerah yang sudah lebih dulu sukses menerapkannya. Menurut dia, daerah yang bisa menjadi rujukan untuk belajar diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Tinggal kita pilih yang mana sesuai dengan kondisi kita," katanya.

Hanya saja ia mengaku belum mengetahui persis berapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan "e-Government" di Riau.