"Seperti pembangunan gedung kantor, kendaraan dinas, dan fasilitas yang tidak perlu lainnya. Kondisi tersebut menunjukan bahwa, perencanaan APBD tahun 2016 tidak mempertimbangkan kondisi keuangan yang semestinya telah diketahui sejak awal penyusunan" papar Usman.

Untuk itu FITRA Riau, meminta kepada Pemko Pekanbaru, untuk segera menjelaskan secara gamblang kepada publik terkait dengan persoalan yang dihadapi saat ini, dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Pemerintah Kota Pekanbaru, segera mempublikasikan dengan publik, realisasi anggaran baik pendapatan daerah yang telah masuk ke kas daerah (semester 1 2016), dan realisasi belanja daerah semester I tahun 2016 secara rinci dan detil berdasarkan SKPD" tegas Usman.

Selain itu juga dilanjutkan Usman, Pemko Pekanbaru, harus merealokasikan anggaran pada belanja program non urusan setiap masing-masing SKPD dan merealokasikan alokasi belanja modal untuk fasilitas aparatur untuk belanja–belanja yang bekaitan dengan pelayanan publik.