Dikatakan Usman lagi, Kabupaten Bengkalis merupkan salah satu daerah dengan APBD terbesar di Indonesia. Seharusnya segala kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi. "Apalagi kemiskinan di Bengkalis saat ini masih tinggi" katanya lagi.

Jadi, lanjut Usman lagi,  jika mafia proyek ini tidak ditindak secara tegas jelaslah sudah bahwa Pemkab Bengkalis dalam penggunaan anggaran justru untuk memperkaya para elit, bukan  program-program yang mengarahkan pada penurunan angka kemiskinan terutama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Jika memang Pemkab Bengkalis serius dan transparan dalam mengelola uang rakyat tersebut, dijelaskan Usman sangat mungkin sekali Amril selaku bupati dapat menekan angka kemiskinan. Ditambah lagi besar Anggaran Dana Desa  (ADD) yang dialokasikan untuk desa-desa di Pemkab Bengkalis.

"Kita ketahui, desa-desa di Bengkalis juga mendapat Alokasi Dana Desa paling besar (Data FITRA Riau Desa di Kabupaten Bengkalis akan mengelola anggaran mencapai RP. 3,7 Miliyar/desa) , maka dengan itu, Pemda harus melakukan pengwasan dalam penggunaan anggaran tersebut untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan menerbitkan aturan sehingga Pemda desa tidak bisa bermain-main dengan anggaran tersebut" tutup Usman.

Sebelumnya diberitakan bahwa Riki Hariadi yang merupakan adik kandung Bupati Bengkalis Amril Mukminin santer disebut telah menyebarkan pesan singkat kepada PPTK, agar setiap kontraktor atau rekanan kerja menyetor sejumlah uang jika ingin mendapatkan proyek di daerah setempat.