GagasanRiau.com, Tembilahan  - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, diwakili Said Syarifuddin, melepas 38 orang calon jemaah haji (CJH) Korpri, di Aula Kantor Bupati, Jalan Akasia, Tembilahan, Rabu (2/8).

Acara juga dihadiri Staf Ahli Bupati Drs. Sar'i, Asisten II Setda Inhil, serta Sekretaris Korpri Kabupaten Indragiri Hilir, R Indrajaya dan beberapa pejabat eselon dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Pelepasan Calon Jamaah Haji Korpri 1437 H/2016 M ini ditandai dengan tepung tawar yang dilakukan Sekda Indragiri Hilir, diikuti Staf Ahli Bupati dan Pejabat yang hadir. Acara ini juga diisi dengan tausyiah oleh Al-ustadz Fahruddin Rasyid.

Dalam tausyiahnya Al-ustadz Fahruddin Rasyid menyampaikan pesan-pesan yang berbunyi 'orang berangkat haji itu bukan ria, tapi rindu. Maka dari itu orang melaksanakan ibadah haji berkali-kali'.

Beliau juga berpesan kepada Calon Jamaah Haji Anggota Korpri, agar menanamkan Budi pekerti yang luhur, menjaga emosi dan ikhlas memaafkan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji, karena akan berjumpa umat Islam yang berasal dari berbagai Negara yang ada didunia  dengan sifat yang berbeda-beda.

"Paling penting ingat akan 2 hal yang mengangkat derajat kita, yakni rendah hati dan suka meringankan beban orang lain," kata Al-ustadz Fahruddin Rasyid.

Sementara itu, H Said Syarifuddin mendoakan jemaah, semoga perjalanan lancar, selamat semua baik pergi maupun pulang  dan mendapat haji yang mabrur, sehingga bekerja dengan baik yang bisa menjadi tauladan dimasyarakat.

"Alhamdulillah, pada hari ini kita baru selesai melepas calon jamaah haji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, semoga kembali dengan suci dan bekerja baik yang bisa menjadi tauladan di masyarakat," ucap H.Said syarifuddin saat diwawancarai awak media usai melepas Calon Jamaah Haji Anggota Korpri Tahun 2016.

Ditambahkannya pula bahwa terkait SKPD yang melaksanakan ibadah haji Tahun 2016, beberapa hari lagi akan ditunjuk salah seorang pejabat Indragiri Hilir menjadi Pelaksana Harian (PLH) dari berbagai SKPD yang ditinggalkan, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Humas/Daud M Nur