GagasanRiau.com, Tembilahan - Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan memang telah mencoret beberapa proyek bagi penyelamatan perkebunan kelapa rakyat di tahun 2016 ini. Tapi menurut mereka, hal ini sesuai instruksi dari pimpinan.

"Itu kita lakukan karena ada surat edaran dari pimpinan. Kami ini kan hanya menjalankan. Intinya kan kita diminta utk melakukan rasionalisasi, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain," kata Sekretaris Disbun Inhil, Ramdani, saat diminta tanggapannya terkait sorotan DPRD Inhil sebelumnya, yang menyatakan kebijakan Disbun tidak sejalan dengan kebijakan Bupati inhil.

Menurut Ramdani, upaya agar program penyelamatan perkebunan kelapa rakyat yang memang menjadi salah satu fokus kerja utama Pemkab Inhil dibawah kepemimpinan Bupati H M Wardan itu jangan sampai dicoret, seharusnya berada di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tanpa perlu diingatkan pun, katanya, TAPD pasti tau skala prioritasnya.

"Saya rasa kan kalau masalah mengingatkan kita sudah sampaikan ke TAPD. Tapi sebenarnya inikan nggak perlu diingatkan lagi bahwa dari awal dulu prioritas kita menyelamatkan kebun kelapa rakyat," imbuhnya.

Walau begitu, Ramdani juga mengakui bahwa TAPD juga pasti bingung menentukan sikap. Dana Bagi Hasil (DBH) yang menurun tajam hingga membuat rasionalisasi dengan mengurangi sampai 35 persen mata anggaran telah memaksa semua lini mengikat pinggang lebih kencang.

"Dengan adanya pemotongan anggaran seperti ini, pihak TAPD kan juga tak mungkin. Kemana akan diambilkan anggarannya kalau memang terjadi pengurangan anggaran nantinya. Nggak mungkin kan salah satu SKPD yang harus dikorbankan," ujar Ramdani pula.

Sebenarnya, sambung Ramdani, jika DPRD Inhil keberatan atas yang telah dilakukan Disbun tersebut hal ini bisa dibicarakan. Dalam rapat pembahasan antara Komisi, Banggar dan TAPD, jelasnya, itu bisa diputuskan.

"Didalam penetapan anggaran itu kan ada mekanismenya," ucapnya.

Sebagai informasi, anggaran yang dimiliki Disbun Inhil didalam APBD 2016 ini semula mencapai Rp42 miliar. Tapi kini, dana yang dimiliki mengalami pengurangan mencapai Rp12 miliar rupiah. Seperti yang dipaparkan Ramdani, hampir 75 persen anggaran semula, berada di Bidang Sarana dan Prasarana. Untuk itulah yang mengalami rasionalisasi terbesar di bidang tersebut.

"Kita kan juga harus rasional. Tak mungkin pula bidang lain yang dikurangi," katanya.

Reporter: Daud M Nur