Lebih lanjut ia juga berharap agar KPK bisa mengembalikan kerugian negara, terutama dari sektor pajak. Dalam laporan Pansus, banyak perusahaan di Riau yang tidak membayar pajak, baik untuk daerah maupun negara.

"Sebenarnya ada 600 lebih perusahaan yang kita laporkan ke intansi penegak hukum. Berkaitan dengan pajak, KPK akan menindaklanjutinya, kejahatan perambahan dan pengrusakan lingkungan hidup, Polri yang akan turun. Semua laporan sudah jelas peruntukannya," tegas politisi Hanura ini.

Dikatakan Suhardiman lagi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pangdam I Bukit Barisan yang nantinya diyakini akan diteruskan ke presiden selaku panglima tertinggi. Untuk kasus lahan di Riau, jika presiden tidak turun tangan, maka diyakininya akan sulit untuk diselesaikan.

"Kalau tidak presiden turun tangan, maka susah juga menyelesaikan kasus lahan di Riau ni. Mudah-mudahan pak presiden bisa mendengarkan dan menindkalanjuti laporan kami,"tukasnya.

Editor Arif Wahyudi