Pemerintah Provinsi melalui SKPD ditegaskan Usman, harus menginternalisasikan rencana aksi pengendalian kahutla dalam Pergub 5 tahun 2015, kedalam rencana kerja dan program SKPD (Kehutanan, BLH, BPBD, Perkebunan) dan memberikan alokasi anggaran secara memadai.

Selain itu juga ditambahkan Usman, Perubahan APBD 2016 harus mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada Desa untuk mengotimalkan peran Masyarakat Desa dalam Pengendalian Karhutla.  

Editor Arif Wahyudi