Ini Modus Legislator Pelalawan Cari Duit Dari APBD Kasih Pelicin Atau Anggaran Dicoret
Memberikan "Jatah" untuk meloloskan anggaran di gedungnya legislatif sudah menjadi rahasia umum di kalangan birokrat Kabupaten Pelalawan.
Salah seorang Kepala SKPD menuturkan bahwa pada ketuk palu pengesahan APBD Pelalawan untuk tahun anggaran 2016 silam, Kepala SKPD dipaksa untuk menyetorkan sejumlah uang ke mitra komisi di dewan jika ingin anggaran yang diajukan tidak dicoret pada waktu pengesahan.
“Untuk meloloskan anggaran yang diajukan, kita disuruh membayar ke salah satu anggota komisi yang ditunjuk, ya kita kasih ke salah satu anggota dewan itu,” tutur Kepala SKPD ini.
Terkait besaran nominal yang diminta dewan untuk meloloskan anggaran SKPD, sumber ini mengatakan sangat variatif jumlahnya, tergantung besaran anggaran yang dimiliki oleh SKPD tersebut. “ Jika dinas itu anggaran nya besar, ya setoran juga besar,” tegasnya
Ketika ditanya bagaimana pola yang dimainkan oleh anggota dewan dalam meminta setoran kepada SKPD, diterangnya, rata rata komisi di DPRD Pelalawan menerapkan cara opensif dalam melakukan presure terhadap mitra SKPD.
“Beberapa anggota dewan di komisi itu pegang pena, seolah-olah akan mencoret anggaran yang diajukan, lantas ditanyakan apakah akan dimasukkan apa tidak, itu sekedar simbol saja, intinya minta setoran, tapi kawan-kawan SKPD sudah pada ngerti semua,” tambahnya
Lantas, setelah adanya pengertian dari Kepala SKPD, kejadian apa lagi yang akan berlaku selanjutnya, di runut oleh sumber ini, untuk pengesahan APBD tahun 2016, anggota dewan tidak terima utang janji, Cash sebelum palu di ketok, hal ini disebabkan pada penganggaran tahun sebelumnya lagi, yakni tahun 2015, ada beberapa SKPD yang ingkar menunai janji mengupeti dewan setelah anggaran diloloskan.
“Pengesahan untuk APBD 2016 harus cash, jika tidak punya uang dikantong, terpaksa lah pinjam sana, pinjam sini agar kemauan dewan terpenuhi saat itu juga, kalau tidak di coret anggaran kita, bagaimana kita akan melakukan kegiatan kalau anggaran kita di coret,” aku sumber ini.
Sistem pra bayar yang diterapkan dewan memakan korban, setelah berbagai cara diusahakan untuk bisa menyenangkan hati wakil rakyat saat pengesahan anggaran, badai rasionalisasi anggaran yang disebabkan oleh pengurangan DBH, dan tidak mengalirkan dana dari pusat untuk pembangunan di daerah menyebabkan SKPD merugi, semula yang dibayangkan akan menggunakan dana melimpah malah gigit jari karena Pemkab beberapa kali mengurangi anggaran kegiatan dengan alasan rasionalisasi.
Salah seorang Kepala SKPD menuturkan bahwa pada ketuk palu pengesahan APBD Pelalawan untuk tahun anggaran 2016 silam, Kepala SKPD dipaksa untuk menyetorkan sejumlah uang ke mitra komisi di dewan jika ingin anggaran yang diajukan tidak dicoret pada waktu pengesahan.
“Untuk meloloskan anggaran yang diajukan, kita disuruh membayar ke salah satu anggota komisi yang ditunjuk, ya kita kasih ke salah satu anggota dewan itu,” tutur Kepala SKPD ini.
Terkait besaran nominal yang diminta dewan untuk meloloskan anggaran SKPD, sumber ini mengatakan sangat variatif jumlahnya, tergantung besaran anggaran yang dimiliki oleh SKPD tersebut. “ Jika dinas itu anggaran nya besar, ya setoran juga besar,” tegasnya
Ketika ditanya bagaimana pola yang dimainkan oleh anggota dewan dalam meminta setoran kepada SKPD, diterangnya, rata rata komisi di DPRD Pelalawan menerapkan cara opensif dalam melakukan presure terhadap mitra SKPD.
“Beberapa anggota dewan di komisi itu pegang pena, seolah-olah akan mencoret anggaran yang diajukan, lantas ditanyakan apakah akan dimasukkan apa tidak, itu sekedar simbol saja, intinya minta setoran, tapi kawan-kawan SKPD sudah pada ngerti semua,” tambahnya
Lantas, setelah adanya pengertian dari Kepala SKPD, kejadian apa lagi yang akan berlaku selanjutnya, di runut oleh sumber ini, untuk pengesahan APBD tahun 2016, anggota dewan tidak terima utang janji, Cash sebelum palu di ketok, hal ini disebabkan pada penganggaran tahun sebelumnya lagi, yakni tahun 2015, ada beberapa SKPD yang ingkar menunai janji mengupeti dewan setelah anggaran diloloskan.
“Pengesahan untuk APBD 2016 harus cash, jika tidak punya uang dikantong, terpaksa lah pinjam sana, pinjam sini agar kemauan dewan terpenuhi saat itu juga, kalau tidak di coret anggaran kita, bagaimana kita akan melakukan kegiatan kalau anggaran kita di coret,” aku sumber ini.
Sistem pra bayar yang diterapkan dewan memakan korban, setelah berbagai cara diusahakan untuk bisa menyenangkan hati wakil rakyat saat pengesahan anggaran, badai rasionalisasi anggaran yang disebabkan oleh pengurangan DBH, dan tidak mengalirkan dana dari pusat untuk pembangunan di daerah menyebabkan SKPD merugi, semula yang dibayangkan akan menggunakan dana melimpah malah gigit jari karena Pemkab beberapa kali mengurangi anggaran kegiatan dengan alasan rasionalisasi.
LAINNYA
Tulis Komentar