Riau

9,6 Triliun Anggaran APBD Perubahan Fokus Penanganan Covid 19

Ket : Penandatanganan Nota Kesepakatan APBD Perubahan Riau Tahun Anggaran 2021, Di Gedung DPRD Riau, Kamis (23/9). (Dok.Yuni/Gagasan)

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Gubernur Provinsi Riau menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau mengenai Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Riau, Kamis (23/9).

Rapat Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi, Komandan Korem Wirabima, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi.

Penekenan MoU ditandatangi langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar, Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto.

Yulisman mengatakan untuk penekenan MoU Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun 2021 berjumlah Rp 9,690 triliun. Hal ini tentu mengalami kenaikan dari APBD murni tahun 2021 yang disahkan Rp9,132 triliun.

"Penanganan covid harus tetap menjadi prioritas, karena waktu penggunaan APBD masih sekitar 3 bulan, jadi kita tetap memperhatikan komponen belanja itu," ucapnya.

Dan untuk pos anggarannya berada pada sektor Dinas Kesehatan dan lainnya.

"Karena kita sudah memasuki musim asap, jadi ada persiapan penanganan bencana alam Karhutla," tambahnya.

Sesuai dengan regulasi, nantinya ketok palu APBD Perubahan akan disahkan pada 30 September 2021.

Gubernur Riau, Syamsuar seusai paripurna mengatakan dengan Covid-19 yang belum berhenti, Pemprov masih akan terus memprioritaskan anggaran penanganan Covid-19.

"Dengan penurunan kasus ini, jangan membuat kita menjadi lengah dan tetap jaga protokol kesehatan serta laksanakan vaksinasi," ucap Syamsuar.

Terkait vaksinasi di Provinsi Riau, Syamsuar mengatakan penyebaran vaksin sebanyak 20.000 perharinya.

"Target kita 30.000 vaksin, tapi keterbatasan vaksin jadi kita hanya bisa salurkan 20.000, kita terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk hal ini," tambahnya.


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar