GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU – Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Riau, Edi Basri, menegaskan pentingnya pembenahan sistem distribusi pangan untuk menghadapi kondisi fluktuasi harga dan potensi krisis pasokan.
Menurutnya, sumber kebutuhan pangan Riau tidak hanya bergantung dari Sumatera Barat, tetapi juga beberapa daerah lain seperti Kalimantan dan provinsi sekitar. Karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai pola distribusi dan kebutuhan pangan secara menyeluruh.
Edi menyampaikan bahwa saat ini HKTI Riau akan mendatangkan tenaga ahli atau korektor yang akan melakukan penelitian mengenai pemetaan distribusi bahan pangan. “Kita perlu meneliti detail jalur distribusi pangan kita. Dari mana saja suplai itu datang dan bagaimana dampaknya jika terjadi gangguan. Itu akan menjadi dasar kita menyusun langkah strategis,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa HKTI Riau saat ini masih dalam tahap awal pengembangan program kerja. Meski baru berdiri enam bulan, HKTI telah menjalin kerja sama dengan Badan Pangan dan perusahaan daerah Riau E-Pangan Bertuah dalam penguatan sistem penyediaan pangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang dinamis.
“Artinya ini alat pangan kita yang akan membantu kebutuhan pangan kita dalam kondisi seperti ini. Ke depan pemakaiannya harus menumbuhkan kemandirian pangan,” tegasnya.
Salah satu masalah mendesak yang disoroti adalah rendahnya tingkat produksi cabai di Riau. Menurut Edi, kebutuhan cabai di Riau saat ini baru dapat dipenuhi sekitar 25 persen dari produksi lokal. Sisanya harus dipasok dari luar daerah. Untuk itu, HKTI akan merancang program peningkatan produksi cabai melalui penguatan petani pangan lokal.
“Kita akan susun rencana untuk meningkatkan produksi cabai dan melibatkan lebih banyak petani dalam sektor hortikultura pangan. Ini akan menjadi fokus kita,” katanya.
Selain cabai, Edi juga menyebutkan bahwa sejumlah komoditas lain seperti beras harus dipastikan ketersediaannya agar tidak terjadi defisit. Ia menilai solusi penting yang perlu ditempuh adalah penyediaan pupuk dan bantuan subsidi yang tepat sasaran bagi petani, termasuk jaminan terhadap hasil produksi pertanian.
“Kalau persoalan seperti beras dan cabai bisa kita selesaikan, maka kita akan lebih siap menghadapi kondisi ke depan melalui pola pupuk subsidi dan jaminan hasil panen bagi petani. Insya Allah, jika itu berjalan maksimal, tidak akan terjadi lagi defisit pangan,” tutup Edi Basri.(*)
