GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU, — Organisasi yang menamakan diri, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau membongkar tabir ketimpangan tajam dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2026.
Di tengah jeratan defisit fiskal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau justru dinilai lebih memprioritaskan fasilitas instansi vertikal ketimbang nyawa rakyat yang terancam bencana ekologis.
Sartika Dewi, Manager Advokasi dan Pengembangan Jaringan Fitra Riau, mengungkapkan fakta mengejutkan. Pemprov mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp133 miliar untuk mendukung pembangunan fisik berbagai instansi vertikal.
Kontrasnya, anggaran untuk pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) demi melindungi masyarakatnya dari ancaman ISPA akibat kabut asap hanya dijatah Rp3,6 miliar.
"Alokasi Rp133 miliar untuk instansi vertikal di tengah defisit anggaran adalah bentuk kegagalan dalam menetapkan prioritas. Ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keberpihakan," tegas Sartika kepada GagasanRiau, dalam keterangannya di Pekanbaru.
Fasilitas Mewah di Tengah Defisit
Kebijakan ini memicu gelombang kritik lantaran dilakukan saat Pemprov Riau sedang gencar melakukan penghematan besar-besaran.
Baca juga : Riau Terkepung Api 2026, Siaga Darurat Cuma Ritual, Korporasi Tetap Kebal?
Kebijakan efisiensi tersebut bahkan menghantam langsung kesejahteraan aparatur negara melalui pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta pengurangan berbagai program pelayanan publik strategis.
Berdasarkan data yang dihimpun Fitra Riau, dana Rp133 miliar tersebut diproyeksikan untuk:
- Pembangunan dan dukungan fasilitas RS TNI.
- Pembangunan RS Bhayangkara.
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau.
- Pembangunan Rumah Dinas Kapolda Riau.
- Pelunasan sisa pembayaran gedung BIN Riau.
Nyawa vs Anggaran: Tragedi di Balik Angka
Ketimpangan ini terasa semakin menyesakkan mengingat Riau saat ini sedang dalam cengkeraman krisis Karhutla hebat. Pemerintah daerah bahkan telah menetapkan status darurat Karhutla yang berlaku hingga November 2026.
Fitra Riau menilai alokasi Rp3,6 miliar untuk penanganan bencana ekologis ini sangat tidak rasional. Padahal, dampak asap Karhutla nyata-nyata memicu lonjakan penyakit ISPA, melumpuhkan produktivitas ekonomi, hingga memperparah angka kemiskinan di kawasan gambut.
Ironi paling menyakitkan adalah jatuhnya korban jiwa dari tim relawan Manggala Agni yang gugur saat bertaruh nyawa memadamkan api di lapangan.
Minimnya komitmen anggaran ini seolah mengabaikan keselamatan mereka yang berada di garis depan.
Baca juga : Karhuta di Inhil, 35 Hektare Lahan Terbakar, Pemukiman Warga Dalam Ancaman Serius
"Ketika masyarakat menghadapi ancaman asap karhutla dan tekanan ekonomi, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan yang tidak mendesak bagi rakyat," lanjut Sartika.
Beban Efisiensi yang Tidak Adil
Fitra Riau menegaskan bahwa kebijakan efisiensi fiskal yang dijalankan saat ini salah sasaran. Beban penghematan dialihkan ke pelayanan publik, sementara belanja untuk instansi vertikal tetap melambung.
Hal ini dianggap sebagai bentuk ketimpangan fiskal yang tidak adil dan tidak mencerminkan krisis nyata yang dihadapi daerah.
Atas kondisi tersebut, Fitra Riau mendesak Pemprov Riau untuk segera melakukan koreksi radikal melalui empat rekomendasi utama:
- Realokasi Segera: Mengalihkan dana instansi vertikal untuk penguatan penanganan Karhutla dan perlindungan masyarakat terdampak.
- Rasionalisasi Anggaran: Meningkatkan anggaran Karhutla secara signifikan sesuai dengan status darurat hingga November 2026.
- Fokus Kemiskinan: Memprioritaskan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana ekologis.
- Transparansi Total: Melakukan evaluasi terbuka terhadap struktur belanja daerah agar publik bisa memantau arah kebijakan fiskal pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi terus berupaya meminta konfirmasi dari pihak Pemerintah Provinsi Riau terkait dasar penetapan prioritas anggaran yang memicu kontroversi ini.
