gagasanriau.com ,Pekanbaru-Anggota Ikatan Akuntan Indonesia Hariswanto mengatakan setiap calon legislatif (Calon) harus melaporkan dana kampanye setelah Pemilu meskipun kalah. "Bagi Caleg yang nantinya kalah dan tidak terpilih juga harus melaporkan dana kampanye. Jika tidak akan ada persoalan hukum ataupun sanksi yang akan diberikan," kata Hariswanto di Pekanbaru. Dengan demikian diharapkan caleg tidak main-main dengan aturan PKPU no. 17 tentang pelaporan dana kampanye yang dilakukan baik sebelum dan sesudah Pemilu legislatif 9 April 2014. Sanksi dan hukuman adalah dibatalkannya suara Caleg yang tidak melaporkan dana kampanye tersebut. Kemudian hal ini bisa saja dilanjutkan ke pengadilan oleh Partai Politik karena pasti merugikan partai dengan hilangnya suara. Proses Pengadilan bisa terjadi karena sekarang ini dalam internal Parpol ada penyataan tertulis di atas materai yang mewajibkan Caleg untuk melaporkan dana kampanye. Apabila dilanggar tentu ini merupakan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu diharapkan Partai tegas di awal dan melakukan konsolidasi untuk kekompakan dengan membuat pernyataan tertulis. Untuk itu diperlukan bimbingan ataupun supervisi dalam pembuatan laporan dana kampanye. Laporan dana kampanye sendiri dilakukan dengan tiga tahap. Pertama dilaporkan tanggal 27 Desember 2013 dengan satu laporan. Kedua pada 2 Maret 2014 memberikan tiga laporan. Terakhir setelah Pemilu 9 April, laporan harus diberikan pada tanggal 24 April dengan membawa satu laporan. Laporan tersebut akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU. Di Riau sendiri menurut Hariswanto belum ada yang ditunjuk karena belum lelang. "Dari KPU Riau belum ada penunjukan karena belum lelang. Auditor dilelang sebabnya karena anggarannya lebih dari Rp 100 juta," lanjut Hariswanto. Pada tahap awal laporan umumnya memuat sumber dan penggunaan dana kampanye. Untuk sumber dana kampanye ada tiga jenis. Dari Parpol, caleg itu sendiri dan sumbangan dari yang lain. antarariau