gagasanriau.com ,Pekanbaru-Penjabat Gubernur Riau Djohermansyah Djohan mengakui bahwa Satuan Kerja (Satker) pemerintah provinsi berkinerja rendah terkait dengan serapan anggaran yang masih dibawah 90 persen padahal saat ini adalah akhir tahun. "Itulah kendala yang kita hadapi secara faktual. Itu realita, tapi tentu ini ada latar belakangnya. Kita berupaya ke arah itu dan ini akan menjadi bahan yang sebenarnya untuk gubernur yang baru," kata Djohermansyah Djohan di Pekanbaru, Sabtu (21/12/2013). Ia berharap gubernur yang baru dapat memahami anatomi dan struktur anggaran agar penyerapan anggaran bisa lebih tinggi. Oleh sebab itu pula ia mengingatkan kepada satker untuk bisa lebih mencermati RAPBD Riau 2014 yang akan ditetapkan akhir tahun ini. Jika lebih cepat ditetapkan menurutnya kinerja juga akan lebih cepat dan penyerapan lebih banyak sehingga tidak ada lagi Sisa dana lebih tahun sebelumnya (Silpa). Silpa Riau sendiri dalam rancangan APBD 2014 berjumlah Rp 1,15 Triliun. Namun Djohermansyah mengatakan bahwa angka itu belum pasti. Tergantung pada hasil audit BPK pada Juli 2014 nanti. "Bisa saja jumlahnya berkurang tergantung dengan audit BPK Juli 2014 nanti," kata Djohermansyah Djohan. Untuk RAPBD tahun 2014 diharapkan selesai menjelang akhir tahun ini. Tidak seperti tahun lalu yang baru disahkan oleh Kemendagri pada Januari. Ia menilai proses awal inilah yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Ketua DPRD Riau M. Johar Firdaus mengatakan bahwa kemungkinan pada tanggal 24 Desember RAPBD telah ketok palu. Setelah itu akan diajukan ke Kemendagri untuk disahkan. Dalam waktu sempit tersebut Djohermansyah Djohan mengatakan akan berupaya sekeras mungkin agar RAPBD ini cepat selesai. Ia menerima kritik dari beberapa fraksi DPRD untuk evaluasi anggaran. Beberapa kritikan DPRD diantaranya menyangkut belanja tidak langsung yang besar dan tidak berkorelasi dengan kinerja aparatur. Selain itu anggaran pendidikan dan kesehatan porsinya agar menuruti amanat konstitusi. antarariau