gagasanriau.com ,Pekanbaru-Sejumlah anggota DPRD Riau memperdebatkan  usulan rancangan peraturan daerah  tentang penyertaan modal kepada perusahaan daerah, Badan Usaha Daerah (BUMD), dan pihak ketiga yang masuk dalam Proyek Legislasi Daerah (Prolegda) 2014. "Sekedar menjadi catatan untuk penyertaan modal BUMD. dulu pernah disahkan Ranperda "Holdoing Company". Jadi Pertanyaan apakah ini bagian dari Perda tersebut atau baru," kata Rusli Effendi anggota DPRD Komisi D di Pekanbaru. Ia mengingatkan memang Perda tersebut belum disetujui oleh Mendagri karena harus disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur Riau terpilih. Tapi kenapa ini hilang begitu saja dan apakah tidak penting karena ini amanah dari praturan itu sendiri. Ranperda "Holding Company" dinyatakan tidak ada lagi penyertaan modal daerah dan menjadi janggal kenapa ada lagi mengusulkan Raperda penyertaan modal. Menurutnya ini sangat bertentangan dengan Ranperda "Holding Company" itu. "Sebaiknya tuntaskan dulu Ranperda "Holding Company" untuk menghindari adanya penyertaan modal kepada BUMD. Kalau sudah jadi "Holding Company" maka tidak ada lagi penyertaan modal, mungkin hanya penyertaan modal ke pihak ketiga.Jadi saya usulkan Ranperda "Holding Company saja diselesaikan dulu," lanjut Rusli Effendi. Menanggapi hal ini Ketua Badan Legislasi (Banleg) Darisman Akhmad mengatakan bahwa Ranperda tersebut berdasarkan usulan Pemprov Riau. Nantinya akan dijelaskan dan juga akan diadakan semacam pembahasan awal. "Ini hanya sebatas usulan dari Pemprov Riau dan kamipun belum menerima materi yang disampaikan oleh pemprov, sebelum disahkan akan diadakan pembahasan disertai ranperda disertai Naskah akademik," kata Darisman Akhmad. Sementara itu anggota Banleg lainnya Hikmani menyatakan bahwa Ranperda penyertaan modal tersebut bukan hanya untuk BUMD saja, tapi ada juga untuk pihak ketiga. Makanya perlu juga dibahas mekanisme penyertaan modal tersebut. antarariau