gagasanriau.com ,Tembilahan -Indragiri Hilir merupakan kabupaten target terbesar kedua setelah kota Pekanbaru dengan total klien sebesar 31.961 orang pada Target Penjangkauan Informasi dan Layanan Informasi Akses Layanan Kesehatan. Menurut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bangun Desa Payung Negeri (LSM BDPN), Zainal Arifin bagi tercapainya Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/ AIDS di Inhil, lembaganya telah terpilih sebagai sub-sub recipient (SSR) bersama empat NGO lainnya di Provinsi Riau, yakni Yayasan Utama (Pekanbaru), LSM Bahtera (Dumai), LSM DKAP PMI (Rokan Hilir) dan Yayasan Siklus (Bengkalis). “Kita telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Riau pada tanggal 4 Februari lalu di Pekanbaru,” ungkap Ketua LSM BDPN Inhil, Zainal Arifin, Jum’at (8/2). Diterangkan Zainal, Indragiri Hilir merupakan target terbesar kedua setelah kota Pekanbaru dengan total klien sebesar 31.961 orang pada Target Penjangkauan Informasi dan Layanan Informasi Akses Layanan Kesehatan. “Berdasarkan target tersebut, menunjukan bahwa Indragiri Hilir masuk dalam daftar daerah rawan penyebaran dan penularan penyakit HIV/ AIDS. Maka, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Inhil untuk bersama-sama bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya,” harap Zainal. Dukungan kerjasama dan koordinasi juga sangat diharapkan dalam hal pelayanan informasi kepada pihak luar dan dilapangan, khususnya dari mitra kami, diantaranya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Inhil, Dinas Kesehatan Inhil (klinik VCT),” sebutnya. Dukungan peningkatan program dari instansi dan anggota KPA Inhil sangat diperlukan bagi penanganan permasalahan ini. Termasuk dukungan dari kalangan legislatif bagi mendukung berbagai program lembaga yang konsen terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit mematikan ini di Inhil. “Sejak tahun 2009 lalu sampai saat ini, kami belum pernah mendapatkan dukungan hibah maupun program bagi pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dari APBD Inhil. Selama ini kami bergerak dari dana Global Fund (GF) yang akan berakhir pada tahun 2015 mendatang,” sebutnya. Dukungan pendanaan dari pihak perusahaan BUMN, BUMD dan swasta yang beroperasi di Inhil juga sangat diharapkan, terutama dari program CSR mereka.(INC/spt)