gagasanriau.com ,Pekanbaru-Setelah mengalami penundaan 2 kali sebelumnya rapat paripurna pembahasan dan pengesahaan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Riau tahun anggaran 2014 mengalami keputusan finalnya setelah Kamis malam (9/1/2013) disahkan.

Dihadiri oleh 38 orang anggota DPRD Riau yang hadir dan dipimpin langsung ketua DPRD Riau Johar Firdaus, turut hadir Penjabat Gubernur Riau Djoehermansyah Johan dan pejbat dilingkungan pemprov Riau.

Paripurna yang dimulai pada pukul 20:30 Wib terlambat 30 menit dari jadwal semula 20.00 Wib karena menunggu quorum anggota DPRD Riau.

Awalnya pada penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau yang dibacakan bergantian dari Gumpita dari fraksi Golkar dilanjutkan oleh Mansyur dari fraksi PKS dan diambil putusan berlangsung untuk disahkan RAPBD Riau Tahun Anggaran 2014 berlangsung lancar.

Namun pada sesi penyampaian tanggapan para anggota sidang paripurna, inilah klimaksnya berawal, berawal dari sikap dan prilaku oknum Pemerintahan Provinsi Riau yakni Biro Keuangan yang mempersulit bahkan mencoret anggaran pencairan dan Bantuan Sosial (Bansos) maupun hibah untuk rumah ibadah. Seperti tak henti-hentinya anggota DPRD Riau yang hadir mempertanyakan kebijakan Biro Keuangan tersebut.

"Kita khawatir realisasi anggaran tidak maksimal, contoh Masjid Mustanadin rumah ibadah yang kebanyakan muaalaf di daerah kepulauan Meranti tidak dicairkan di Biro keuangan dimana dana hibah tersebut dipersulit, ini juga merupakan bukti bahwa realisasi anggaran tidak maksimal"Zulkarnain Nurdin dari fraksi gabungan mengkritik temuan tersebut.

Bahkan politisi dari Partai Bulan Bintang ini mendesak pemprov agar memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap biro keuangan dan stafnya untuk mengevaluasi kiinerja dua SKPD ini.

"Kepala Biro Kepala BKD untuk diperiksa terkait pencairan anggaran bansos yang dipersulit."Zulkarnain Nurdin menegaskan.

"SKPD tidak melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan, padahal sudah dianggarkan, dan berkilah dengan alasan  tidak bisa dipertanggungjawabkan"tambah Supriyati anggota DPRD Riau ikut mengkritisi.

Rusli Effendi dari fraksi PPP mengkritisi kebijakan yang dilakukan oleh Biro Keuangan Pemprov Riau yang melakukan pemotongan pencairan dana Bansos dan hibah ini"Harusnya tidak perlu lagi ada pemotongan terkait dana Bansos dibagian Biro Keuangan itu tidak ada dasar hukumnnya"katanya.

Hal senada disampaikan oleh Masnur dari fraksi Golkar mempersoalkan masalah bansos yg bertele-tele. Dan juga lambat pelaksanaan proyek yg disudah dianggarkan disetiap SKPD.

Paripurna pembahasan dan pengesahan RAPBD Riau TA 2014 yang berlangsung alot dan memanas akibat polemik pencairan dana Bansos dan hibah ini, sempat mengalami skorsing selama 30 menit serta dilakukan lobi-lobi pada rapat pimpinan.

Dan kembali dilanjutkan dan diambil keputusan untuk tetap disahkan RAPBD Riau TA 2014 dengan 28 rekomendasi dari DPRD Riau untuk dikaji ulang Pemprov Riau,

Nilai total APBD Riau pada tahun 2014 ini mengalami penurunan 7,1 persen dari belanja daerah sebesar Rp.8,269,169,923,278.12 atau turun 7,1 persen dari tahun 2013.

Ady Kuswanto