gagasanriau.com ,Pekanbaru-Setelah APBD Riau 2014 disahkan pada hari kamis (9/1/14) ternyata banyak mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan, salah satunya adalah mahasiswa.

Hal ini terkait dugaan anggota dewan yang melakukan politik transaksional dalam mengesahkan APBD murni 2014 tersebut. Menurut Yopi Pranoto selaku Menteri Sosial Politik BEM Unri, dirinya menegaskan bahwa kinerja anggota dewan sekarang sudah keluar dari tiga fungsi utamanya. Seharusnya dalam penyusunan anggaran untuk daerah anggota dewan bisa memainkan peranya dalam mengontrol. Bukan ikut menyodorkan kepentingan pribadinya. “Saya melihat APBD Riau 2014 tidak pro rakyat tapi pro ke wakil rakyat. Apalagi ini tahun politik, saya yakin APBD tersebut dibajak anggota dewan untuk kepentinganya. Bukan tidak mungkin untuk persiapan pileg 2014,” ungkap Yopi dengan nada keras. Adanya  pemanggilan anggota dewan oleh pimpinan DPRD Riau sehari sebelum APBD disahkan dalam memastikan kepentingan mereka terakomodir, yaitu terkait dana bansos dan dana aspirasi anggota dewan. Kejadian ini ditanggapi keras oleh Presiden BEM UIN Suska Riau, Saidan. Menurutnya hal itu merupakan sebuah perbuatan yang sangat memalukan. Membuat perih perasaan keadilan rakyat. “Ini perilaku yang disengaja oleh kekuatan anggota dewan. maka rakyat berhak untuk menghukum mereka,” tukas Saidan. Ungkapan kekecewaan juga dilontarkan presiden BEM Universitas Muhammadiyah Riau, Muhamad Untung Surapati. Menurutnya, dirinya sangat menyayangkan perilaku anggota dewan provinsi Riau yang lambat mengesahkan APBD 2014. Gara-gara keterlambatan ini makanya Riau kehilangan dana insentif  Rp 30 miliar dari pusat. “Kita tidak menginginkan APBD Riau hanya untuk kepentingan anggota dewan saja. Seharusnya anggota dewan memperjuangkan anggaran pendidikan dan kesehatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat.  Selama ini dua pos anggaran tersebut selalu berkurang dari porsi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah,” tuduh Untung. Rilis