Gagasanriau.com Pekanbaru-Kisruh mengenai Bantuan Sosial (Bansos) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2013 kemarin menuai polemik seperti drama yang tak berujung. Aksi saling tuding antara Pemko Pekanbaru dan beberapa pihak seperti DPRD kota Pekanbaru pun tak terelakkan. Dan kini tampaknya polemik itu akan berakhir di meja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya BPK juga sempat memeriksa kasus tersebut dan menyaring sedikitnya 30 bansos yang dikeluarkan kepada organisasi "siluman". Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru, Zulkifli saat ditemui gagasanriau.com di kantor Walikota Pekanbaru, Senin (27/1/14). "Siang ini kita akan serahkan. Tentu yang duluan adalah ke BPK. Karena pemeriksaan ini merupakan jawaban dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK" Ungkap Zulkifli. Menurutnya hasil  pemeriksaan tersebut juga berfungsi untuk melengkapi LHP BPK. Selain itu, pihak Inspektorat menilai bansos yang dikeluarkan Pemko banyak terjadi penyelewengan dan pelakunya masyarakat biasa. Dan sekarang Bansos tersebut telah diserahkan seutuhnya oleh penerima bansos tersebut kepihak Pemko Pekanbaru. "Mereka mau mengembalikan dananya. Semuanya sudah kita terima dan sekarang di kas Daerah" tambahnya dan Zulkifli juga menjelaskan dana tersebut juga bisa dianggap Silpa. Namun ada yang aneh dari "drama Bansos Fiktif" tersebut. Pihak Inspektorat dan Pemko seolah menutupi masalah ini yang seharus terjadi secara transparan tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Dian Rosari