Daerah

Soal Bunda Putri SBY Marah Besar, Saat Disadap Tak Ada Komentar

[caption id="attachment_6613" align="alignleft" width="215"]Presiden RI. Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI. Susilo Bambang Yudhoyono[/caption]

gagasanriau.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mampu menahan amarahnya saat mendengar kesaksian Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) dalam sidang Ahmad Fathanah yang menyebut dirinya dekat dengan bunda putri. SBY pun langsung menggelar jumpa pers.

"Tidak lazim mengomentari seperti ini, 9 tahun hemat bicara untuk mengomentari komentar seperti itu. kali ini lain, kalau tidak dihentikan hari ini, dalam arti memberikan penjelasan yang benar, bisa rakyat bingung, bisa jadi berita itu benar," ujar SBY dengan nada tinggi saat konferensi pers di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (10/10) lalu setiba dari kunjungan kerja ke daerah.

SBY menyebut tidak mengenal atau terkait langsung dengan Bunda Putri yang disebut-sebut memiliki pengaruh di lingkungan Kementerian Pertanian. Dia menambahkan, setiap orang yang ingin berjumpa dengan presiden harus melalui sistem yang sudah ditetapkan.

"Perangkat presiden pasti tahu. Sebab kalau berhubungan dengan saya atau ingin bertemu saya atau menelepon saya pasti melewati sistem. Sudah saya cek semua, tidak ada satu pun yang tahu," tandasnya.

Luthfi juga menyebut bila Bunda Putri merupakan orang yang menjadi penghubung antar dewan pembina partai. Bahkan informasi yang diberikan Bunda Putri selalu akurat salah satunya soal perombakan kabinet.

"Dia (Bunda Putri) sangat tahu kebijakan reshuffle, itu 2000 persen bohong. Apa? Kalau ada reshuffle kabinet, istri saya pun tidak tahu, tidak semua menteri tahu. Kalau ada reshuffle saya bicara dengan wapres. Kalau di bawah Menko tertentu, Menko saya panggil tidak ada satu pun yang saya ajak bicara soal reshuffle, tidak juga istri saya," kata SBY.

SBY kembali menegaskan, berita kedekatan Bunda Putri dengan SBY itu 1000 persen bohong. "Tahu kebijakan reshuffle, 2000 persen bohong. Saya masih ada komentar-komentar, tapi habis waktu saya untuk begini. Ungkap tuntas, apa yang terjadi sesungguhnya, siapa yang salah sebetulnya. Kesatria, sebutkan siapa yang mengenalkan, kenapa dibawa ke presiden segala macem. Saya tidak paham," ujar SBY.

Lalu, apa reaksi Presiden SBY saat mengetahui dirinya, Ibu Ani, Wapres Boediono dan sejumlah menterinya disadap oleh Australia? Ternyata SBY tidak berkomentar secara langsung. Melainkan meminta kepada Menlu untuk jumpa pers menyikapi penyadapan tersebut.

"Presiden segera menginstruksikan jajaran terkait khususnya Menlu dan Kepala BIN untuk melakukan telaahan dan meminta klarifikasi terhadap pihak termaksud," ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrian Pasha, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (18/11).

"Sebenarnya isu penyadapan bukan kali pertama didengar dan diberitakan. Beberapa waktu lalu saat ada aksi penyadapan oleh negara tertentu terhadap Indonesia diangkat atau diberitakan. Presiden segera menginstruksikan jajaran terkait khususnya Menlu dan Kepala BIN untuk melakukan telaahan dan meminta klarifikasi terhadap pihak termaksud," jelasnya.

Saat jumpa pers, Menlu Marty Natalegawa mengatakan kalau Presiden SBY marah oleh aksi penyadapan oleh Australia ini.

"Langkah-langkah kita satu persatu terukur, jangan diremehkan, jangan dikecilkan sikap kita yang terganggu, karena kita posisi yang benar. Kita sudah lapor ke Presiden dan atas instruksi Presiden untuk memanggil dubes kita di Australia," kata Marty saat jumpa pers.

Marty mengatakan Indonesia merasa diremehkan dengan penyadapan tersebut. Dia menuturkan Indonesia saat ini dalam hal ini posisinya sebagai korban dan berada dalam pihak yang benar.

"Kalau duta besar dipulangkan, bukan masalah remeh, saya kira ini masalah serius," ujar Marty.

Kemarahan Indonesia makin menjadi setelah Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang merasa Australia tak merasa bersalah dan melanggar hukum terkait penyadapan tersebut. Apalagi menurut pejabat Australia, penyadapan adalah hal yang lumrah oleh negara lain. Indonesia makin diremehkan dengan pernyataan yang tak ada nilainya tersebut.

"Minggu lalu saya baca komentar Perdana Menteri Autralia, semoga saya tidak salah kutip: Pemerintah Australia merasa tidak melanggar hukum atas hal itu, mari kita buktikan. Mari kita lihat apakah itu tidak melanggar hukum," kata Marty menyindir penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia.

Merdeka.com


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar