GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan target meningkatkan kembali postur APBD Riau hingga menyentuh angka Rp11 triliun seperti beberapa tahun sebelumnya.
Abdullah, anggota Komisi III DPRD Riau dari Fraksi PKS, terpilih sebagai ketua pansus tersebut.
Abdullah mengatakan pembentukan pansus ini didorong oleh kondisi pendapatan daerah yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, Riau sempat memiliki APBD mencapai lebih dari Rp11 triliun. Namun pada RAPBD 2026 yang akan segera disahkan dalam dua hari ke depan, nilai APBD diperkirakan hanya sekitar Rp8,3 triliun.
“Ya, Alhamdulillah tadi sudah dibentuk oleh DPRD. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa DPRD menggagas satu pansus dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Riau yang hari ini pendapatannya terus turun,” ujar Abdullah usai penetapan.
Pansus tersebut terdiri dari 14 anggota dan akan bekerja memetakan potensi pendapatan daerah baik melalui pajak, retribusi, maupun aset milik pemerintah provinsi. Menurut Abdullah, target optimistis pansus adalah mengembalikan APBD Riau ke dua digit, sementara target realistisnya berada pada angka lebih dari Rp9 triliun.
Abdullah menegaskan, peningkatan PAD tidak boleh dimaknai dengan membebani masyarakat lewat penambahan pajak atau retribusi baru. Sebaliknya, pansus akan menyoroti potensi yang ada namun belum tergarap maksimal, termasuk aset daerah, optimalisasi BUMD, serta potensi dana bagi hasil dari komoditas sawit.
“Potensi sawit ini besar, termasuk turunan-turunannya yang harusnya bisa menjadi PAD baru bagi daerah. Begitu juga energi terbarukan selain migas, serta pajak air permukaan dan pajak bahan bakar,” jelasnya.
Pansus juga akan menggandeng akademisi untuk merumuskan langkah strategis serta memastikan setiap kebijakan sinkron dengan peraturan perundang-undangan. Hari ini, pansus telah memulai pembahasan awal dengan sejumlah akademisi untuk memotret potensi yang dapat dikelola lebih optimal.
Abdullah memperkirakan pansus membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memaksimalkan kajian dan turun langsung ke lapangan. “Harapannya PAD bisa kembali normal, mudah-mudahan bisa diangkat ke Rp11 triliun. Relatif bisa, menurut saya,” pungkasnya.(*)