GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU, — Miris memang nasib Provinsi Riau ini. Di saat langit Bumi Lancang Kuning mulai berubah kelabu akibat kepungan 213 titik panas (hotspot), justru sebuah ironi besar terungkap di balik meja birokrasi.
Provinsi Riau kini tidak hanya bertarung melawan api yang melalap 2.713,26 hektare lahan, tetapi juga melawan ketidakberdayaan negara menagih denda dari korporasi pembakar lahan yang nilainya mencapai lebih dari Rp500 miliar.
Angka luasan kebakaran yang melonjak drastis hingga 161 persen dibanding tahun lalu menjadi bukti nyata bahwa status "Siaga Darurat" yang ditetapkan hingga November 2026 mendatang hanyalah prosedur rutin tanpa taring penegakan hukum yang bikin jera.
Bara di Lahan, Dingin di Penegakan Hukum
Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Riau menunjukkan Kabupaten Pelalawan (612 hektare) dan Bengkalis (201 hektare) menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan terparah.
Baca juga: Darurat Karhutla Riau, 207 Titik Panas Mengepung, Kekuatan Udara Timpang
Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat daftar panjang korporasi yang telah divonis bersalah oleh pengadilan namun tetap "adem ayem" tanpa membayar sepeser pun denda pemulihan lingkungan.
Denda senilai Rp500 miliar yang mangkrak ini seolah menjadi pesan bahwa membakar lahan di Riau adalah "bisnis yang murah".
Ketidaksinkronan antara eksekusi putusan pengadilan dengan fakta di lapangan menciptakan siklus tahunan yang tak kunjung putus.
Krisis Sistemik dan 'Hobi' SP3
Irjen Pol Herry Heryawan, Kapolda Riau, bahkan tidak menampik adanya krisis sistemik dalam penanganan Karhutla.
Publik masih segar dalam ingatan bagaimana bayang-bayang penghentian penyidikan (SP3) seringkali menjadi "pintu keluar" bagi perusahaan-perusahaan besar yang lahannya terbakar hebat.
"Ini bukan sekadar soal cuaca atau El Nino yang diprediksi lebih kering tahun ini. Ini soal bagaimana negara punya nyali untuk mengeksekusi denda korporasi yang sudah inkrah," ungkap Anton, aktivis Jaringan Kedaulatan Rakyat (Jangkar) Riau kepada GagasanRiau Sabtu (28/3).
Ancaman El Nino 2026: Riau di Ujung Tanduk
Hingga Sabtu (28/3), data sebaran hotspot menunjukkan tren yang terus merangkak naik. Riau: 213 titik (Mendominasi Sumatera), Bengkalis: 91 titik, Pelalawan: 76 titik
Kondisi ini kian kritis mengingat Riau sedang bersiap menghadapi fenomena El Nino 2026.
Dengan denda Rp500 miliar yang belum tertagih, anggaran penanggulangan bencana di daerah terus diperas, sementara pihak yang bertanggung jawab secara ekologis justru melenggang bebas tanpa beban finansial untuk pemulihan gambut yang rusak.
Jika pemerintah pusat melalui KLHK dan aparat penegak hukum di Riau tidak segera mengambil langkah revolusioner untuk menyita aset korporasi pelanggar, maka 2.713 hektare lahan yang terbakar hari ini hanyalah awal dari bencana ekologis yang lebih besar di akhir tahun nanti.