GAGASANRIAU.COM, SIAK – Ternyata, narasi "damai" yang dilemparkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak melalui rilis pers terkait penyelesaian krisis dokter spesialis di RSUD Tengku Rafian, kini terancam rontok.
Alih-alih selesai, para dokter spesialis berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) justru mengirimkan surat "darurat" kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
"Assalamualaikum, kami Dokter Spesialis Kabupaten Siak ingin meluruskan berita yang sudah simpang siur yang telah beredar di berbagai media sosial bahwa berita tersebut tidak sesuai dengan akar permasalahan yang kami hadapi " ungkap perwakilan dokter spesialis yang enggan disebutkan namanya kepada GagasanRiau, Rabu sore (22/4/2026) melalui pesan daring.
Baca juga : Kemenkes Desak Dinkes Siak Klarifikasi Ancaman Eksodus 38 Dokter Spesialis
"Untuk itu kami mohon diluruskan kepada masyarakat Indonesia terutama masyarakat Siak bahwa akar permasalahan kami sebenarnya adalah seperti surat yangg kami kirim kepada Bapak Presiden RI Prabowo " tukas dokter spesialis tersebut.
Berdasarkan dokumen yang diterima GagasanRiau, surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto tersebut melaporkan adanya praktik diskriminasi dan ketidakadilan sistemik.
Sebelumnya, Pemkab Siak dalam rilis pers yang beredar dan sempat naik di beberapa media, mengungkapkan bahwa Tim Staf Khusus Presiden dan jajaran Pemda mengklaim situasi sudah "CLEAR".
Dalam rilisnya, Pemkab Siak menyebutkan bahwa TPP Desember 2024 dan Gaji 13-14 telah lunas, sementara TPP bulan lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Namun mirisnya, fakta di lapangan berbicara lain. Seorang dokter spesialis yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan bahwa rilis tersebut tidak menyentuh akar permasalahan dan cenderung menutupi realita pahit yang mereka alami.
Standar Ganda: Kontrak "Kenyang", ASN "Dikebiri"
Dalam surat yang ditujukan kepada Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan, Prof. Dr. dr. Farhat, para dokter membongkar adanya perlakuan berbeda (dualitas kebijakan) yang sangat mencolok antara dokter spesialis ASN dan Kontrak. Padahal, memikul beban kerja yang sama.
Dokter Spesialis Kontrak
Menerima tunjangan kelangkaan profesi penuh 100 persen secara rutin sejak September 2025 hingga Februari 2026.
Dokter Spesialis ASN
Justru menjadi tumbal "efisiensi". TPP September-Oktober 2025 belum dibayar, November-Desember 2025 dihapuskan, dan Januari-Februari 2026 dipotong 50 persen.
"Kami memahami keterbatasan fiskal daerah, namun kebijakan itu harus adil. Jangan ada perbedaan perlakuan dalam kondisi kerja yang setara," bunyi petikan surat tersebut.
Baca juga : Siak Darurat Medis: RSUD Lumpuh Total Usai Dokter Spesialis Dikhianati Pemkab
Perbup "Mundur" dan Bayang-bayang Intimidasi
Ketidakadilan ini diperparah dengan dasar hukum pemotongan 50 persen untuk periode Januari-Februari 2026 yang didasarkan pada Peraturan Bupati (Perbup) tanggal 3 Maret 2026.
Artinya, aturan tersebut dipaksakan berlaku surut untuk pekerjaan yang sudah selesai ditunaikan para dokter.
Lebih mengkhawatirkan, di balik klaim "tanpa tekanan" yang diumbar Pemkab, para dokter justru secara eksplisit meminta perlindungan kepada Presiden dari kemungkinan tekanan atau intimidasi akibat sikap kritis mereka.
Bom Waktu Pelayanan Medis
Langkah para dokter melompati jalur birokrasi daerah langsung ke Istana Negara menjadi sinyal kuat bahwa kepercayaan terhadap komitmen Pemkab Siak telah berada di titik nol.
Meski rilis pemerintah menekankan "Pelayanan Terbaik" dan "Dilarang Mogok", bara dalam sekam ini diprediksi akan terus memanas selama rasa keadilan finansial dan profesionalisme mereka tidak dipenuhi secara setara.
Baca juga : Siak di Ambang Eksodus Medis, Dokter Spesialis Ancam Mutasi Massal, Tangis Pecah di Ruang Sidang
Publik kini menunggu, apakah respons dari pusat akan memaksa Pemkab Siak merombak kebijakan "pilih kasih" ini, atau krisis eksodus dokter benar-benar akan melumpuhkan RSUD di Negeri Istana tersebut.