Anggaran Covid Rp474 M Tak Berarti, Nyawa Rakyat Riau Terus Melayang

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Tingginya angka kematian diduga terinfeksi virus Covid-19 menimbulkan spekulasi bahwa Pemerintah tidak mampu melindungi rakyatnya.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati, mengungkapkan hingga kini anggaran yang direalokasikan sebesar Rp 474 Milyar dalam APBD Riau tak berarti apa-apa.

Pasalnya kata Ade, sejak bulan Maret petugas mengatasi wabah Covid-19, hingga September ternyata anggaran yang digelontorkan dinilai tak berarti. Sementara nyawa warga terus melayang akibat tingginya penyebaran virus Covid-19.

"Sudah 7 bulan berjalan baru digunakan tidak lebih dari 50 persen, dan masih menyisakan anggaran hampir Rp.200 milyar. Andai kata Pemprov Riau memiliki proyeksi kebutuhan yang benar, maka kasus penyebaran Covid-19 tidak mungkin tidak bisa dikendalikan seperti saat ini, " ungkap Ade Hartati, Sabtu, (19/9)

Berarti lanjut politisi perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) Riau ini mengatakan, tingginya angka kematian dinilai tidak ada langkah antisipasi pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beberapa bulan lalu.

Selain itu, kata Ade, tidak ada proyeksi ke depan yang harusnya dilakukan Pemprov Riau agar penyebaran Covid-19 terputus.

Padahal diungkapkan Ade, dalam realokasi anggaran senilai Rp.474 M itu, terdiri dari bantuan untuk 6 Kabupaten/Kota yang melakukan PSBB beberapa bulan yang lalu.

Pertama untuk pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rp54 M terdiri dari masker, Alat Pelindung Diri (APD) dan extra puding atau vitamin dan makan bergizi.

Kemudian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa, masing-masing per desa Rp. 100 juta total Rp159 Milyar.

Bankeu Kelurahan Rp28 M, masing-masing Rp 100 juta per kelurahan. Bankeu Kecamatan Rp16 M, masing-masing Rp 100 juta per kecamatan. Bantuan Rp191 M untuk keluarga terdampak.

Hal itu disampaikan Ade Hartati sehubungan kondisi yang dialami mertua dari adiknya meninggal dunia pada, Kamis, 17, September, 2020, lantaran di diagnosa PDP Covid-19.

"Almarhumah tidak mendapatkan fasilitas kesehatan Covid-19 dari sore kemarin (Rabu 16 September 2020). Almarhumah hanya ditempatkan di IGD yang dikhususkan bagi pasien dengan diagnosa Covid. Kemudian siang tadi (Kamis (17/9) baru mendapatkan ruang isolasi tanpa fasilitas yang seharusnya diperuntukan bagi pasien Covid-19. Pemerintah berdalih ruang isolasi dan fasilitasnya penuh, sementara anggaran BTT masih sangat besar, andai dibelikan alat tersebut, berapa nyawa bisa tertolong " beber Ade Hartati.

Ditegaskan Ade, dirinya mendesak Pemprov Riau agar mempersiapkan secara baik seluruh hal yang dibutuhkan di tengah pendemi ini. Karena ungkap Ade, sejak Kamis (17/9) saja ada 9 orang meninggal di Pekanbaru dengan diagnosa Covid-19.

"Masihkah kita hanya menjadi pendengar dan penonton yang baik ?

. Dalam arti kata Riau tidur nyenyak dalam menghadapi pendemi ! " tegas Ade.

BACA JUGA

Gubernur Riau Dinilai Gagal Tidak Transparan

Gubernur Propinsi Riau Syamsuar dan Edy Natar Nasution Wakil Gubernur, Jumat (18/9/2020) di depan Kantor Gubernur Riau di demo oleh ratusan mahasiswa.

Aksi demo yang terjadi di depan Kantor Gubernur Riau ini diduga kedua pasangan kepala daerah ini telah memperjualbelikan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Tidak hanya itu, pasangan kepala daerah ini, dulunya dikenal dengan sebutan Syam-Edi juga telah melantik 'mantan Narapidana' sebagai 'pejabat' di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Hal tersebut diungkapkan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda se-Provinsi Riau Pemantau Bebas Korupsi, saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Riau, pada Jumat siang (18/9).

Selain itu mereka juga meminta transparansi pengadaan barang di anggaran Covid-19 pada Pemprov Riau yang mencapai Rp400 miliar lebih.

Para demonstrans ini menuntut agar kasus jual beli jabatan yang diduga melibatkan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution diusut tuntas, apalagi telah melantik mantan narapidana Indra Satria Lubis, sebagai pejabat di lingkungan Pemprov Riau.

Ironisnya, Syamsuar bersama Edy Natar juga dinilai telah gagal menyalurkan bantuan Covid-19 kepada rakyat Riau. Diduga penyalurannya tidak transparan, ungkap mahasiswa.

Dilansir dari bukamata.co (18/9), ratusan mahasiswa ini membawa spanduk dan petasan, mereka sambil longmarch dari samping gedung Perpustakaan sampai ke depan Kantor Gubernur Riau. Sepanjang jalan dipenuhi dengan asap dari mercun yang dihidupkan.

“Pasangan Syamsuar Edi Natar telah memperjualbelikan jabatan. Telah melantik seorang mantan napi, tidak pantas memimpin Riau lagi. Anggaran Covid-19 yang mencapai Rp400 miliar lebih, tidak selesai digunakan, baru 50 persen digunakan, ke mana anggarannya lagi?” teriak koordinator, Doli saat menyampaikan orasinya