Gagasanriau.com Pekanbaru-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menyatakan bahwa adanya rencana Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru untuk membuka kembali kasus "penjarahan" uang rakyat berupa Bantuan Sosial (Bansos) di Pemerintahan Kota Pekanbaru yang sempat dihentikan penyelidikannya, menurut organisasi pemantau anggaran tersebut adalah langkah positif.

Namun secara kinerja FITRA menilai bahwa pada prinsipnya progress terkait pengusutan Bansos Kota Pekanbaru oleh Kejari dirasa belum ada kemajuan yang berarti..

"Perlu menjadi data pula, bahwa seperti yang pernah disampaikan FITRA sebelumnya. Bahwa penjarahan bansos di Kota Pekanbaru sebagaimana menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Bansos kota tahun 2012 lalu sangat massif dan terorganisir dengan rapi"ungkap Triono Hadi peneliti dari FITRA Riau kepada Gagasanriau.com Minggu malam (10/8/2014).

"Namun, kita tetap memberikan dukungan penuh kepda Kejari untuk melakukan pengusutan Bansos itu dengan memeriksa pada anggota DPRD Pekanbaru yang dinilai ikut/turut serta melakukan penjarahan APBD itu"tegas Triono.

Disebutkan Triono lagi, bahwa proses penjarahan Bansos di Pemko Pekanbaru dinilainya adalah bagian dari kegiatan kriminal dimana kerjasama antar penerima dengan "broker" atau dalam bahasa LHP disebut pengkoordinir itu luar biasa ganasnya.

Kembali ditegaskan Triono lagi kepada, Kejari Pekanbaru harus benar-benar serius melakukan pengusutan Bansos itu khususnya untuk Kota Pekanbaru itu. Dipaparkan Triono sejumlah 1392 proposal Bansos dengan angka alokasi varian dari Rp 20 juta sampai ratusan juta itu di koordinir oleh 32 orang.

"Akan tetapi perlu diperjelas juga, bahwa pengusutan bansos yang ditangani oleh kejari pekanbaru ini tergolong lambat"kata Triono.

Karena menurut Triono jika Kejari Pekanbaru benar-benar serius menangani kasus "maling" uang rakyat ini hal itu, sebagai upaya untuk memberikan efek takut bagi para penjarah Bansos lainnya.

Arif Wahyudi