Gagasanriau.com Pekanbaru-Koalisi Masyarakat Sipil Riau yang terdiri dari Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indragiri Hilir (Hippmih) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dan Riau Corruption Trial (RCT) akan melaporkan PT Setia Agro Lestari (PT. SAL ) ke Kepolisian Daerah karena telah melakukan aktifitas perkebunan ilegal di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Selain itu juga menjadi penyebab utama keresahan warga hingga terjadi aksi amuk warga yang menghanguskan 9 unit alat berat milik PT SAL.

Demikian disampaikan oleh juru bicara Koalisi Made Ali kepada Gagasanriau.com Selasa (12/8/2014) di sekretariat Walhi Riau Pekanbaru.

Dikatakan Made Ali, Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang didapatkan oleh PT. SAL adalah ilegal karena secara adminstratif menyalahi prosedur serta melanggar dimana dari 17 ribu hektar konsesi yang diberikan 4 ribu hektar merupakan hutan alam dan lahan gambut dan hal ini bertentangan dengan kebijakan melawan perubahan iklim Presiden Indonesia.

"Pada Bulan Mei 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Sby) memberlakukan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut. Dan pada tahun 2013 moratorium diperbaharui untuk dua tahun kedepan"kata Muslim Rasyid Koordinator Jilkalahari melalui rilis yang diterima oleh Gagasanriau.com Selasa (12/8/2014).

"Tidak boleh ada baru izin di atas hutan alam dan bergambut karena bertentangan dengan kibijakan melawan perubahan iklim Presiden Indonesia"tegas Muslim.

"Gambut dan hutan alam apabila dirusak, terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan berakibat pada perubahan iklim"kata Riko Kurniawan Direktur Eksekutif Walhi Riau.

"Kita mendesak pemerintah untuk segera menghentikan operasional ilegal PT. SAL dan izin yang diberikan harus ditinjau ulang, jika tetap dibiarkan ini jelas-jelas perbuatan melawan hukum didepan mata kita"tegas Riko.

Ady Kuswanto