Gagasanriau.com Pekanbaru-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Johar Firdaus mengungkapkan tentang rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2014 dengan total senilai Rp8,8 Triliun melalui sidang paripurna yang sudah disahkan .

"Dengan telah disetujuinya RAPBDP 2014 oleh seluruh anggota dewan, maka rancangan pertaturan daerah tersebut telah menjadi peraturan daerah," kata Ketua DPRD Riau, M. Johar Firdaus di Pekanbaru, Selasa (19/8/2014) diktuip dari antara.

RAPBDP 2014, lanjutnya, terdiri dari tiga komponen anggaran yakni pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Rancangan tersebut sebelumnya dibahas bersama antara Badan Angggaran (Banggar) DPRD Riau dan Tim Anggaran pemerintah daerah (TAPD) Provinsi Riau selama kurang lebih dua pekan terhitung setelah lebaran.

Anggota Banggar, Gumpita menyampaikan bahwa pada komponen pertama yakni pendapatan, total target yang diproyeksikan sebelumnya dalam APBD murni berjumlah Rp7,1 Triliun meningkat menjadi Rp7,4 Triliun atau meningkat Rp273 Miliar atau 3,84 persen dalam RAPBDP 2014.

"Angka tersebut didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,94 Triliun atau naik sekitar 3,76 persen dari jumlah ketika APBD murni Rp2,85 Triliun," urainya.

Sementara itu, pendapatan dari dana perimbangan pada awalnya di APBD murni berjumlah Rp3,63 Triliun menjadi Rp3,8 Triliun di RAPBDP 2014 atau meningkat 3,84 persen. Selain itu ditambah lagi dengan pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp648 Miliar yang tidak berubah jumlahnya.

Komponen kedua yaitu Belanja, totalnya mencapai Rp8,8 Triliun dari sebelumnya di APBD murni Rp8,2 Triliun atau peningkatan 6,9 persen senilai Rp571 Miliar.

Jumlah tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Untuk belanja langsung berjumlah Rp4,9 triliun, meningkat dibanding APBD murni yang jumlahnya Rp4,5 triliun atau presentase kenaikannya 9,5 persen.

"Untuk belanja tidak langsung meningkat 3,75 persen dari Rp3,76 Triliun menjadi Rp3,89 Triliun," jelasnya.

Kemudian terakhir komponen pembiayaan daerah sebelumnya berjumlah Rp1,15 Triliun meningkat menjadi Rp1,44 Triliun atau meningkat 25,87 persen. Komponen ini merupakan sisa lebih anggaran (Silpa) sehingga bisa menutupi defisit antara pendapatan dan belanja agar RAPBD menjadi berimbang.

Diaz Bagus Amandha