Gagasanriau.com Pekanbaru-Meskipun mengalami penurunan kinerja dilihat dari Non Performing Loan (NPL) atau biasa disebut kredit bermasalah, yang mencapai angka Rp. 303,094 M berdasarkan data per 18 Maret 2014 (sumber bertuahpos). Namun Bank Riau Kepri (BRK) kembali mengajukan tambahan modal dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Murni 2015 sebesar Rp 300 Miliar. Dalilnya suntikan modal ini dibutuhkan BRK guna peningkatan bargaining Pemprov Riau dalam kepemilikan saham. Padahal saat ini saham Pemprov Riau di Bank tersebut berkisar 47 persen. Namun jumlah ini menurut Bank Riau Kepri masih belum dominan untuk menaikkan posisi tawar Pemprov di Bank tersebut dibandingkan pemegang saham lainnya. Penambahan modal ini terungkap setelah adanya pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau dimana Bank Riau Kepri mengajukan suntikan dana sebesar Rp.300 M. "Mereka mengusulkan Rp 300 Miliar, agar saham Pemprov naik. Berarti itu di atas 50 persen kepemilikan, sebelumnya hanya sekitar 47 persen,"kata Anggota Komisi B, DPRD Riau, Mansyur HS, Selasa (26/8) di Gedung Lancang Kuning, DPRD Riau dikutip dari tribun. Hingga saat ini proses pembahasan anggaran yang diajukan BRK tersebut masih berlangsung di internal Komisi B. Meskipun sudah memiliki saham hampir 50 persen, namun Bank Riau Kepri mengkhawatiran tidak dapat mengontrol sepenuhnya BRK dalam hal kebijakan masih terbuka. Karena menurut Mansyur yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduga pemilik saham yang kecil-kecil bisa saja bersatu mengusulkan hal yang berlawanan dengan yang diharapkan Pemprov Riau, dalam voting pengambilan keputusan. "Kalau tetap divoting, bisa saja pemegang saham minoritas bergabung, dan memenangkannya," dalil Politisi PKS Riau ini. Ginta Gudia