Gagasanriau.com Pekanbaru-Dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan Nota Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 sebesar Rp10.718 triliun. "Total pendapatan daerah pada tahun 2015 direncanakan sebesar Rp8,718 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp10,718 triliun," kata Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Rabu (3/9/2014) dikutip dari antara. Dengan demikian, lanjutnya, dalam rancangan itu akan terdapat defisit belanja daerah sebesar Rp2 triliun yang diharapkan akan dapat ditutupi dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun 2014. Dirincikannya, pendapatan daerah direncanakan akan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,65 triliun, dana perimbangan sebesar Rp4,41 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp648 miliar. Untuk mencapai target pendapatan itu, katanya, kebijakan yang akan ditempuh antara lain melalui intensifikasi dan ekstentifikasi penerimaan, meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta para pengusaha dan pemerintah pusat. "Kemudian dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia, perbaikan atau pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan serta secara simultan melakukan penegakan hukum di bidang pajak dan retribusi daerah," ulasnya. Sementara itu, anggaran belanja daerah yang berjumlah Rp10,7 triliun terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp4,474 triliun atau 41,7 persen dari total APBD dan belanja langsung sebesar Rp6,24 triliun atau 58,6 persen secara total. "Belanja tidak langsung tersebut dialokasikan antara lain untuk belanja pegawai, belanja bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, belanja subsidi, serta belanja hibah dan bantuan sosial," ujarnya. Kemudian belanja tidak langsung akan diarahkan untuk mendukung penyelesaian maslah-masalah mendasar di Provinsi Riau yang sejalan dengan empat pilar pembangunan nasional. "Keempatnya adalah mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan," jelasnya. Ketua DPRD Riau, M. Johar Firdaus mengatakan "momerandum of understanding" baru ditandatangani Selasa malam kira-kira pukul 23.00 WIB. Setelah ini akan ada pandangan umum dari fraksi-fraksi dan selanjutnya jawaban pemerintah. "Insya Allah Kamis (4/9) sudah pengesahan," imbuhnya. Brury MP