Gagasanriau.com Pekanbaru-Patut diapresiasi kebijakan anggaran yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Riau, karena dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015, anggaran lebih banyak difokuskan kepada pembangunan infrastruktur dan untuk   Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih ditekankan untuk mandiri meningkatkan pendapatan.

Demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagubri) Riau Arsyadjuliandi Rachman yang dikutip dari antara saat menyampaikan nota keuangan RAPBD 2015 di DPRD. "Itu kalau dibutuhkan, kalau anggaran kita habis untuk infrastruktur tentu tak ada lagi untuk BUMD. Biar saja bekerja dengan kemampuan sendiri," kata Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman setelah menyempaikan nota keuangan RAPBD 2015 ke DPRD Riau di Pekanbaru, Rabu (3/9/2015) Dalam penyampaian nota keuangan itu, ditegaskannya bahwa yang dikatakannya hanya apabila dimungkinkan sisa anggaran lebih APBD 2014 dapat digunakan sebagai penyertaan modal perusahaan daerah atau BUMD. namun menurutnya, rata-rata BUMD Riau sudah ada penghasilan dan hanya tinggal pemanfaatannya saja. Pada RAPBD 2015 sendiri, katanya, Pemprov Riau mengajukan RAPBD 2015 sebesar Rp10,718 triliun yang terdiri dari total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp8,718 triliun dan belanja daerah mencapai Rp10,718 triliun. Dengan demikian, lanjutnya, dalam rancangan itu akan terdapat defisit belanja daerah sebesar Rp2 triliun yang diharapkan akan dapat ditutupi dari sisa lebih penghitungan anggaran tahun 2014. Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Riau yang membidangi ekonomi Mansyur HS menyatakan tidak bisa secara langsung menganggarkan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena harus memiliki payung hukum peraturan daerah. "Ada beberapa BUMD yang mengajukan penambahan modal seperti Bank Riau Kepri dan PT Pembangunan Ekonomi Riau (PER). Ini tidak bisa dianggarkan langsung karena belum ada Perdanya," katanya. Menurutnya, BRK mengajukan penambahan modal karena saham pemerintah provinsi telah berkurang mencapai angka di bawah 51 persen sehingga tidak bisa lagi mengambil kebijakan sendiri. Sementara itu, PT PER mengajukannya agar bisa meningkatkan deviden bagi Riau. Namun anehnya, kata dia, BUMD itu belum mengajukan rencana kerja 2015. Di samping itu, devidennya tahun 2013/2014 juga belum naik.

Brury MP