Gagasanriau.com. Tembilahan-Mengingat bahwa Gemilang Televisi (GTv) selama ini telah memberi warna dan kontrobusi pemberitaan yang baik untuk Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) meminta agar GTv kembali dioprasikan seperti beberapa tahun yang lalu.

“Kami meminta agar Pemda Inhil kembali mengaktifkan GTv, karena GTv telah banyak memberi kontribusi yang baik dalam menyebarluaskan informasi kegiatan Pemkab Inhil ditengah-tengah masyarakat dan selain itu Gtv ini pun sangat dikenal masyarakat Inhil,” papar Ketua PWI Inhil, M Yusuf , Selasa (9/9/14). Pemda Inhil, sambung Yusuf, tidak perlu ‘menghamburkan’ uang Rp 3,6 milyar hanya buat melakukan kerja sama dengan televisi lokal yang tidak bisa dinikmati masyarakat dan tidak bisa menjangkau hingga ke seluruh kecamatan yang ada di Inhil. “Kalau mau kerja sama itu dengan Metro TV atau TV One dan media-media lain, kan itu cangkupannya secara Nasional. Ya pasti masyarakat kita bisa menikmati,” sebut Yusuf sambil mengungkapkan Presiden pun menyaksikan siaran tersebut. Disebutkan Yusuf, dengan dana kerjasama sekitar Rp 3,6 miliar ini sudah jelas dapat menjalin kerjasama dengan televisi nasional tersebut dan hasilnya juga jelas dapat dilihat bukan hanya masyarakat Inhil, tapi juga masyarakat Indonesia yang menonton televisi tersebut. Dengan dana kerjasama sebesar ini sudah dapat dipastikan publikasi tentang kegiatan/ kebijakan serta potensi Kabupaten Indragiri dapat tayang beberapa dalam satu bulan. Sebagai gambaran di media televisi nasional dalam satu kali spot tayang memerlukan dana hanya ratusan juta saja. Ragil Hadiwibowo Untuk diketahui, berdasarkan pengakuan beberapa pendiri Gemilang Televisi (GTv) saat mengudara beberapa tahun lalu, televisi lokal ini mampu menjadi ajang berkarya anak negeri dalam mengangkat berbagai kegiatan/ kebijakan dan potensi daerah. Bahkan, media ini mampu memberikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil kerja mereka. Sehingga banyak kalangan mempertanyakan dan menyayangkan kebijakan Pemkab Inhil yang justru mengambil kebijakan keliru dan cenderung hanya menggerogoti APBD bagi kegiatan yang tidak jelas manfaatnya. Kebijakan ini juga mengindikasikan tidak adanya keberpihakan kepada penyelamatan aset daerah.

Ragil Hadiwibowo