Gagasanriau.com Pekanbaru- Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman mengklaim kebijakan rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau 2014 bertujuan untuk kemajuan daerah, meski kebijakan itu tidak populer karena banyak pihak merasa tidak senang. "Kami siap untuk dikritik dan tidak populer, karena banyak yang tidak suka," kata Arsyadjuliandi pada diskusi ekonomi di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Riau di Pekanbaru, Rabu (3/9/2014). Kinerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rahman yang baru menjabat sejak Februari tahun ini memang menjadi sorotan. Sebabnya, banyak proyek pembangunan fisik yang sudah dianggarkan maupun dana bantuan sosial dicoret. Wagub mengatakan pemerintah daerah akan tetap optimis bahwa Riau bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Sumatera. "Struktur APBD yang sekarang bisa bermanfaat untuk jangka panjang. Kita harus optimis," katanya. Kebijakan rasionalisasi Pemprov Riau membuat realisasi anggaran belanja hingga triwulan II-2014 baru mencapai 12,76 persen dari alokasi di APBD tahun ini yang mencapai Rp8,28 triliun. Realisasi belanja tahun 2014 tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yang mencapai 18,90 persen. Rendahnya realisasi anggaran belanja hingga triwulan II-2014 utamanya bersumber dari masih minimnya realisasi belanja modal yang baru mencapai 1,07 persen dari total anggaran. Minimnya realisasi belanja modal hingga triwulan laporan didorong oleh rendahnya realisasi belanja jalan, irigasi dan bangunan yang hanya mencapai 0,38 persen dari total anggaran. Jumlah itu lebih rendah dari realisasi pada semester I-2013 yang mencapai 17,45 persen. Sementara, realisasi belanja modal tertinggi berasal dari belanja peralatan mesin yang hingga triwulan II juga baru mencapai 7 persen. Selain itu, anggaran pendapatan untuk APBD 2014 yang tercatat sebesar Rp7,13 triliun sampai dengan triwulan II-2014 juga baru terealisasi sebesar 34,84 persen dari target Rp2,48 triliun. Realisasi anggaran pendapatan tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 42,57 persen. Menurunnya realisasi anggaran pendapatan disebabkan oleh penurunan realisasi pada seluruh komponen pendapatan. "Karena APBD murni sedang berjalan, dampak rasionalisasi itu ada sebagian (penganggaran) yang tidak bisa dilaksanakan dan digeser ke APBD Perubahan," katanya. Hasil rasionalisasi anggaran tersebut, lanjutnya, Pemprov Riau bisa melakukan efisiensi sekitar Rp2,7 triliun dari APBD murni dan mengalihkannya ke proyek yang lebih bermanfaat untuk masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan rumah layak huni. Ia mengatakan dengan waktu yang makin sedikit untuk merealisasikan anggaran pada tahun ini, maka Pemprov Riau akan memindahkan anggaran yang terserap ke APBD 2015. "Memang kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau tak sempat akan dioper ke 2015 dan sekarang kita sedang menyelesaikan APBD murni 2015 dengan DPRD. Sisa anggaran tahun ini akan dibawa sehingga APBD Riau bisa mencapai Rp10 triliun pada 2015," ujarnya. (Advertorial)