Gagasanriau.com Pekanbaru- Sudah disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014 dan murni tahun 2015 oleh anggota legislatif yang telah berakhir masa jabatannya membuat kebingungan legislator yang baru. "Saya mempertanyakan mengapa APBD-P 2014 dan APBD 2015 disahkan yang belum verifikasi. Siapa yang mau meneken kalau verifikasi selesai dan pimpinan DPRD saat ini masih sementara dan anggotanya juga baru?" kata Wakil Ketua Fraksi Gabungan Nasdem-Hanura, Muhammad Adil di Pekanbaru, Jumat (19/9/2014) dilansir dari antara. Dia mengatakan, jika verifikasi telah selesai oleh Kemendagri dan ada perubahan tentu akan menjadi kerja DPRD Riau periode baru yang dilantik 6 September lalu dan harus dibahas oleh badan anggaran yang sampai saat ini belum dibentuk. Untuk pembahasan tersebut, katanya, tentu harus dilakukan pengesahan atau ketuk palu kembali karena adanya perubahan berdasarkan verifikasi Kemendagri. Hal tersebut harus dilakukan karena penyusunan APBD tentu mesti sama dengan apa yang tertulis pada nomenklaturnya. "Kalau sudah disahkan lalu dirubah kembali, tentu harus ketok palu kembali," ujarnya. Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh DPRD periode sebelumnya sudah melanggar peraturan menteri dalam negeri. Fraksinya nanti, kata dia, akan meminta pertanggungjawaban pada saat pandangan umum fraksi. Akibat hal tersebut, menurutnya pimpinan dan anggota yang baru akan merasa was-was dan berhati-hati karena apabila hasil verifikasi itu diteken ketua dan anggota,  maka harus dipertanggungjawabkan. "Kalau diteken dan anggaran tidak dipakai tidak masalah. Akan tetapi jika anggaran dipakai tapi berbeda nomenklatur hasil verifikasinya, berarti kita juga melanggar hukum. Kalau saya banggar saya tak berani tanda tangan," katanya. Sebelumnya DPRD Riau masa jabatan 2009-2014 melalui sidang paripurna mengesahkan APBDP 2014 sebesar Rp8,8 triliun pada 19 Agustus dan APBD murni 2015 sebesar Rp10,7 triliun pada 4 September. Keduanya sampai saat ini masih dalam proses verifikasi Kemendagri. Diaz Bagus Amandha