Gagasanriau.com Pekanbaru-Perusahaan perkebunan yang beroperasional di Provinsi Riau dinyatakan telah merampas hak petani kecil hingga menyebabkan alih fungsi lahan menyebabkan krisis pangan dan kerusakan lingkungan. Hal ini disampaikan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia (ISMPI) Wilayah Sumatera yang melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Riau menuntut diberhentikannya alih fungsi dan dilaksanakannya Undang-Undang no. 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Riau khususnya dan Sumatera pada umumnya. "Setidaknya ada peningkatan jumlah perusahaan pertanian yang berbanding lurus dengan penurunan jumlah petani yang kepemilikan lahannya juga semakin kecil, rata-rata hanya tinggal 0,5 hektare per kapita," kata Sekjen ISMPI Sumatera Ananda Bahri Prayuda di Pekanbaru, Rabu (24/9/2014) dilansir oleh antara. Lebih lanjut disampaikannya kondisi petani dari sensus Badan Pusat Statistik (BPS) Mei 2013 mencatat adanya penyusutan sebanyak 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga tahun 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013. Artinya jumlah keluarga tani susut rata-rata 500 ribu rumah tangga per tahun. "Tapi sebaliknya jumlah perusahaan pertanian malah bertambah 1.475 perusahaan dari 4.011 perusahaan tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013," orasinya. Terkait kondisi pertanian di Riau, dia menyatakan alih fungsi lahan di negeri yang dijuluki "bumi lancang kuning" itu sudah sangat parah, terutama untuk lahan perkebunan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Hak Guna Usaha (HGU) oleh pihak perusahaan baik itu swasta maupun milik pemerintah. Demonstrasi sendiri diikuti oleh sekitar seratus lebih mahasiswa dari berbagai Fakultas Pertanian Universitas di Sumatera. Diantaranya Universitas Riau, Universitas Asahan Sumatera Utara, Umniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara, HKBP Nomensen Medan, UIN Suska Riau, Unand Padang, UNIB Bengkulu, UMB Jambi, dan UMA Medan. Setelah berorasi selama kurang lebih dua jam di luar gedung DPRD Riau, akhirnya anggota DPRD menerima kedatangan mahasiswa untuk berdiskusi di ruang medium. Dalam kesempatan mahasiswa itu disambut oleh empat anggota DPRD yakni Eherson, Husni Thamrin, Mardianto, dan Sugianto. Aherson mengatakan akan menampung aspirasi mahasiswa untuk berdialog. Menurutnya beberapa tuntutan dari mahasiswa ditujukan pada lembaga pusat dan DPRD Riau siap menyikapi hal itu dengan menyampaikannya ke pusat. "Kita akan koordinasikan dengan mentri pertanian. Terkait peninjauan ulang HGU kami sepakat bahkan kami telah mengusulkan untuk diukur ulang," jelasnya. Brury MP