GagasanRiau.Com Pekanbaru - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan memangkas jatah Rumah Layak Huni (RLH) yang diperuntukan untuk warga tak mampu. Dimana pada awalnya dijatahi 250 unit pertahun akan menjadi 100 unit. Dimana pemotongan "Jatah Si Miskin" tersebut dialihkan untuk membayar proyek multiyears (Tahun Jamak. Red) Pemko Pekanbaru.

Dimana hal ini disebutkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Pemukiman Kota Pekanbaru Zulkifli Harun yang dilansir dari tribunpekanbaru Selasa 5 Januari 2016.

"Hutang multiyears harus dibayar tahun ini, makanya berimbas pada RLH kita"kata Zulkifli. "Tahun ini dikurangi jumlahnya, tahun-tahun lalu dibangun 250 unit, sekarang kemungkinan dibangun sekitar 100 unit"ujarnya lagi.

Dikatakannya lagi, seharusnya penerima RLH seharusnya berkurang karena dikatakannya lagi Pemko Pekanbaru tiap tahun menganggarkan pembangunan rumah tersebut. "Jadi tidak ada masalah jika memang harus dikurangi"tukasnya.

Sementara itu warga Kota Pekanbaru Suhardin 45 tahun tinggal di Kecamatan Marpoyan Damai yang bekerja sebagai pencari bekas ini, saat ditanyakan tanggapannya terkait pengurangan RLH tersebut menyatakan kecewa dengan kebijakan pemerintah.

"Jangan karena hutang yang kami tidak tahu peruntukannya, lantas hak kami sebagai rakyat miskin dirampas, ini tidak mencerminkan keadilan"kata Suhardin yang akrab dipanggil Suhar saat berbincang-bincang dengan Pekanbaru Sabtu siang (9/1/2015).

Senada yang disampaikan oleh Rosnida 38 tahun warga dari Kecamatan Tampan yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sayur di Pasar Pagi Arengka ini saat ditemui oleh GagasanRiau.Com Sabtu (9/1/2016) disela-sela ia berjualan dagangan sayurnya. Ia menyatakan kalau selama ini tidak pernah tahu jika Pemko Pekanbaru memberikan bantuan kepada masyarakat tak mampu untuk membangun rumah.

"Jangankan mendapatkan bantuan, mendengar saja baru ini bang, dan baru dengan sudah dipotong pula jatah macam kami yang miskin ini"kata Rosnida  perempuan asal dari Sumatera utara ini sedih.

Rosnida berharap agar Firdaus MT selaku Walikota Pekanbaru untuk lebih bijak dalam menempatkan anggaran, bukan justru jatah si miskin yang menjadi sasaran untuk dipangkas.

"Kurangi aja gaji-gaji pejabat yang besar-besar itu, fasilitas mewah, terus ada pulak acara jalan-jalan ke luar negeri itu bagusnya yang dipangkas bukan hak kami sebagai kaum yang lemah"tutup Rosnida dengan logat Bataknya yang kental.

Reporter Arif Wahyudi