GagasanRiau.Com Tembilahan - Sejatinya melalui program yang dibuat oleh pemerintah, penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja baik itu Nasional, Provinsi maupun Daerah tak lain bertujuan dalam rangka meningkatakan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan angka kemiskinan.

Namun sayangnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau per Maret 2015, angka kemiskinan di Riau mencapai 531,39 ribu jiwa. Sedangkan jika dilihat data per Maret 2014 tingkat kemiskinan berjumlah 499,89 ribu jiwa. Ini menunjukkan ada kenaikan tingkat angka kemiskinan sebesar 20 persen.

Artinya, program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan daerah masih belum maksimal mengarah ke sana. Hal ini mendapat sorotan tajam dari wakil rakyat yang duduk di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Muhammad Sabit Bahar. Ia menilai saat ini pelaksanaan pembangunan baru sebatas retorika dan halusinasi.

"Terkait dengan data BPS tentang tingginya angka kemiskinan di Provinsi Riau khususnya kabupaten Indragiri Hilir pada rekor penanggulangan kemiskinan propinsi Riau beberapa waktu lalu, saya berpendapat bahwa komitmen kita untuk melakukan penanggulangan kemiskinan di Inhil baru sebatas retorika dan halusinasi. Karena upaya yang kita dilakukan belum mengarah kesana,” ujarnya.

Seharusnya kata Politisi Partai Demokrat Inhil ini, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan untuk penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, pesan M Sabit Bahar, semaksimal mungkin menghindari belanja daerah yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat.

Reporter Daud M Nur