GagasanRiau.Com Tembilahan - Berdasarkan hasil Rapat Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin langsung oleh Bupati HM Wardan, bahwa hasil rekapitulasi usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang Kecamatan beberapa waktu yang lalu, diperoleh total usulan sebesar Rp 7,8 triliun. Sedangkan rencana anggaran sesuai dengan RPJMD 2013-2018 yang telah ditetapkan hanya sebesar Rp 1,2 trilun, sehingga hanya 15,28 persen saja usulan masyarakat yang dapat direalisasikan.

Dengan rendahnya anggaran yang sudah ditetapkan, Wardan menekankan kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk lebih proaktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan di luar APBD Inhil.

"Saya berharap kepada seluruh kepala SKPD untuk lebih proaktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan di luar APBD kabupaten," sebutnya saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrembang RKPD), di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, Selasa (15/3/16).

Disebutkanya lagi bahwa seluruh SKPD agar bisa melakukan sistem penjeputan bola agar bisa meraih anggaran APBD Provinsi maupun pusat dari eksekutif maupun legislatif.

Diingatkannya juga, agar apa diusulkan kepada Pemerintah Provinsi mau pun Kementerian dapat diterima dan ditindaklanjuti, maka kepada Kepala SKPD agar menyediakan dokumen perencanaan seperti Detail Engineering Design (DED), Feasibility Study (FS), Masterplan dan dokumen perencanaan lainnya.

"Dokumen pendukung tersebut penting, karena menunjukan keseriusan kita dalam merencanakan suatu program pembangunan," ujarnya.

Untuk itu, kepada SKPD terkait agar ditelaah dan diinventarisir lagi program kegiatan prioritas yang telah diusulkan ke pemerintah provinsi maupun pusat, mana yang sudah ada dokumen perencanaanya dan mana yang belum ada.Selanjutnya, untuk program prioritas yang belum didukung dengan dokumen perencanaan agar segera dianggarkan sehingga nantinya apa yang akan kita usulkan sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan dan data yang lengkap.

Wardan juga menyampaikan, Musrenbang dilaksanakan ini merupakan wadah untuk sinkronisasi rencana kerja SKPD dengan usulan masyarakat yang disampaikan pada saat Musrenbang Kecamatan dan pada saat anggota DPRD melaksanakan reses.Sinkronisasi tidak hanya terhadap program, kegiatan dan sasaran namun juga meliputi sumber pendanaannya yaitu APBN,APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Indragiri Hilir.

Sinkronisasi sumber pendanaan sangat diperlukan mengingat keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.Kegiatan Musrembang ini dihadiri Sekretaris Bappeda Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Sekda Inhil H Said Syarifuddin, Ketua DPRD Dani M Nursalam, unsur Forkopimda Riau dan Inhil dan Camat se-Inhil. (*)

Reporter Daud M Nur