GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Pemerintahan Republik Indonesia terus mengupayakan penerapan reformasi birokrasi di internal jajarannya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo SH, dalam kunjungannya ke Pekanbaru ia menyebutkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sebatas pemangkasan pegawai administrasi saja.

 

Tjahjo menuturkan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya sebatas memperpendek struktural pemerintahan saja. Reformasi birokrasi juga mengupayakan pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. "Pemerintah juga diharapkan bisa mengorganisir masyarakat dengan lebih baik," sebutnya.

 

Di samping itu, percepatan proses perizinan investasi juga masuk dalam reformasi birokrasi. Tjahjo mengatakan bahwa percepatan perizinan investasi ini dapat membuat para investor bergerak dan bekerja lebih cepat.  Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah dan juga akan mempengaruhi perekonomian secara umum.

 

Reformasi birokrasi juga bagian dari penataan sistem kepegawaian di Indonesia. Saat ini, ada sebanyak 4,2 juta ASN yang ada di Indonesia, 70 persennya berada di daerah. "Mengurangi pegawai administrasi dan meningkatkan pegawai fungsional akan mewujudkan sistem kepegawaian yang mapan dan mantap. Nantinya reformasi birokrasi akan menghasilkan ASN yang lebih profesional," sebut Tjahjo.

 

Kedatangan Tjahjo ke Pekanbaru sendiri dalam rangka HUT Mal Pelayanan Pekanbaru yang ke-1 dan juga Peresmian Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru. Ia datang bersama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kemendagri dan Rombongan ke Bumi Lancang Kuning.