GAGASANRIAU.COM, JAKARTA - Leni Rodiah, aktifis Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) dengan tegas menolak keras rencana pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merencanakan akan melakukan impor beras, 1, hingga 1,5 juta ton.
Pasalnya keputusan rencana mengimpor beras tersebut telah menyakiti hati rakyat khususnya kaum tani di Indonesia, disaat kepala negara mengintruksikan penggunaan produk dalam negeri, justru pembantunya ingin jualan produk luar negeri di negeri sendiri.
Bahkan rencana pembantu presiden untuk melakukan impor beras perencanaannya dinilai asal-asalan karena datanya tidak valid. "Selain itu juga lemahnya koordinasi para pembantu presiden di kabinet, hingga menghasilkan keputusan yang tidak pro rakyat " kata Leni Rodiah, Sabtu (13/3/2021).
Untuk itu, kata Leni, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengganti para pembantunya yang dinilai lalai dan menyakiti hati rakyat membuat keputusan terkait impor beras tersebut.
"Pemerintah harusnya wajib menyerap hasil panen raya rakyat, karena tahun ini petani akan memasuki musim panen raya. Jika para menteri-menteri itu tetap ngotot membangkang perintah Presiden Jokowi, Repdem menyerukan kaum tani turun ke jalan menolak rencana impor beras tersebut " tegas Leni.
Karena menurut Leni lagi, bicara soal stok beras harus para pembantu Presiden harusnya mengacu satu pintu lewat data yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya kata Leni lagi, data terakhir soal beras sudah cukup bagus di BPS, dengan tracking menggunakan satelit untuk melihat luas lahan produksi komoditas padi.
Melihat gelagat yang terjadi antara Kementerian dan lembaga di dalam kabinet yang tidak sinkron soal data ketersedian stok pangan ini, Repdem, kata Leni mencurigai ada kompoltan jahat yang coba merusak citra Presiden Jokowi untuk mensejahterakan rakyatnya.
"Komplotan jahat yang bersengkongkol, mencari keuntungan kelompok mereka, dan pribadi dengan melakukan impor beras," ungkap Leni,
Akhirnya kata Leni, kebijakan impor beras itu lebih ditentukan oleh kekuatan politik kelompok jahat tersebut, dan bukan berbasis data sesuai dengan kebutuhan dan ketersedian dalam negeri.
Kembali ditegaskan Leni, jika kelompok politik yang berniat "jahat" ngotot melakukan impor beras, Repdem dengan tegas menolak dan akan menggalang kekuatan kaum tani turun ke jalan menolak kebijakan tersebut.
Sbelumhya, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian menyatakan akan melakukan impor beras sebanyak 1 sampai 1,5 juta ton. Dan akan dilakukan melalui penugasan kepada Perum Bulog untuk memenuhi kebutuhan tahun 2021.
Kebijakan itu disampaikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, pada 4 Maret lalu.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengkaji kemungkinan impor komoditas lainnya selain beras, seperti daging dan gula.
