Nasional

PRIMA Riau Tanggapi Rencana Dana Stimulus Sektor UMKM

Logo partai Prima Riau

GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU – Rencana Pemerintah hendak menggelontorkan dana stimulus di sektor UMKM sebesar 400 Milyar Rupiah pada 20 April mendatang, ditanggapi beragam oleh beberapa kalangan, diantaranya Mandataris Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi Riau, Topan Meiza Romadhon, SH., MH. 

Berbicara disela-sela persiapan Kantor DPW PRIMA Provinsi Riau di Komplek Perkantoran Taman Mella Senin (5/4/21), pengacara muda tersebut mengungkapkan sebelum kembali menggelontorkan dana yang begitu besar, ada baiknya Pemerintah melakukan evaluasi pasca penetapan status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat COVID-19. 

“Status Tanggap Darurat itu kan mempunyai konsekuensi yang diatur oleh Undang-Undang, dan sepengetahuan kami hal tersebut belum dievaluasi secara menyeluruh, baik pendistribusian Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di daerah yang diberlakukan tanggap darurat, atau persoalan pendistribusian dana stimulus sebelumnya. 

“Dalam beberapa media kami baca, Dana stimulus tersebut masuk ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional dan angkanya luar biasa. Kabarnya akan dibagi dalam lima klaster. Namun kami sayangkan, jika penyaluran ini, tidak di dahulu dengan evaluasi menyeluruh terhadap skema pemulihan ekonomi sebelumnya,” Jelas Topan.

Dikatakannya lagi, Pemerintah jangan hanya sekedar melakukan penyaluran dana stimulus, namun minim Analisa. Misalnya, bagaimana merumuskan jalan keluar terhadap UMKM yang telah tutup akibat pandemi. Menurut informasi yang dibacanya,  dari 60 juta pengusaha UMKM, 30 juta diantaranya tutup di masa pandemi.  

“Saya baca website Bisnis. Diungkapkan disana, bahwa Bank Indonesia menyebutkan sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan. Menurut survei yang dilakukan bank sentral, pandemi memberi tekanan pada pendapatan, laba, dan arus kas hingga para pemilik usaha memilih untuk wait and see. Namun, rupanya tak semua responsen terdampak pandemi. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan ada 12,5 persen responden yang tidak terkena dampak ekonomi dari pandemi Covid-19, dan bahkan 27,6 persen di antaranya menunjukkan peningkatan penjualan,” terangnya.

Ditambahkannya bahwa, angka-angka ini yang mestinya mendapat perhatian penuh pemerintah. Agar geliat usaha mereka tumbuh kembali. 

Selain itu, mandataris PRIMA Riau lainnya, Rinaldi di perjumpaan yang sama mengatakan bahwa jangan sampai dana yang dikucurkan oleh pemerintah tersebut “berbelok” ke pengusaha-pengusaha gendut atau politisi, bahkan pejabat pemerintah tertentu saja. Karena mereka yang mendapatkan akses informasi terlebih dahulu, kemudian mereka membuat program, mempublish dan mengonsolidasikan kelompok mereka saja, sehingga dana stimulus yang tujuannya baik menjadi tidak sampai ke pengusaha UMKM yang lebih membutuhkan.

“Saya kira, banyak sekarang ini orang-orang yang menyamar hanya demi mengambil sesuatu yang bukan haknya. Bisa saja politikus yang culas melihat peluang kucuran dana ini sebagai sesuatu yang lezat untuk dikemplang. Misalnya, dia membangun sebuah Kawasan yang mengonsolidasikan tenan-tenan, seakan-akan itu dana pribadinya, tapi kemudian diketahui pembangunan tersebut berasal dari proposal yang diajukan ke pemerintah. Tapi itu misalnya lho,” ungkap pedagang bakwan kuah tersebut. 

Kedua politisi PRIMA tersebut sepakat bahwa, kuncuran dana bagi rakyat, mesti sampai ke rakyat. Jangan kemudian dikemplang di tengah jalan. “PRIMA tentunya akan terdepan mengumumkan para pengemplang dana rakyat ini, jika dikemudian hari ditemukan data yang pasti,” Tandas Topan. 


[Ikuti GagasanRiau.com Melalui Sosial Media]




Tulis Komentar