GAGASANRIAU.COM, JAKARTA - Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), menyatakan siap membela habis-habisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari serangan oligarki kapital. Saat ini Presiden terdesak antara setia kepada rakyat dan bangsa Indonesia atau membiarkan oligarki kapitalis yang bersandar pada "brutus" yang semakin menyiksa rakyat dengan memberlakukan larangan ekspor Minyak Goreng dan CPO terhitung bersamaan dimulainya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, 28 April 2022. 

Demikian disampaikan Abe Tandatasik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Repdem kepada wartawan, Rabu, 27, April, 2022, melalui keterangan persnya, di Jakarta.

Diungkapkan Abe, sinyalemen adanya permainan dana dari donatur besar selama ini menurut dia, sebagai kesatuan sindikat isu tiga periode atau perpanjangan masa jabatan.

Dan hal itu kata Abe, memperjelas posisi Presiden Jokowi harus menentukan keberpihakan, bahwa kepala negara harus membersihkan kabinet dari orang-orang yang melakukan praktek penghisapan kepada rakyat. 

"Jika ditarik ke belakang, ada dua peran sentral dibalik melambungnya harga minyak goreng dan harga kebutuhan pokok, pertama, yang melakukan operasi politik dengan kebohongan publik big data, dan kedua  yang memfasilitasi kartel bermain stok dan harga untuk membiayai wacana tersebut mulai dari manipulasi aspirasi petani sawit soal masa jabatan presiden " kata Abe.

Sisanya, lanjut Abe, sebagai keuntungan yang dibagi-bagi untuk pembiayaan politik atau partai politik yang berpihak pada kartel.

Menurut Abe, kebiasaan bermain oligarki ini tentu bukan sesuatu yang tiba-tiba, karena ini adalah watak jahat para pejabat orde baru. Atau sama jahatnya dengan petral yang dibentuk untuk memanipulasi BBM dan setoran pada penguasa ketika itu. "Jelas menjadi beban penderitaan rakyat " ujarnya.

Selain itu kata Abe, 

proyek Ibu Kota Negara (IKN) juga terkesan dipaksakan diburu-buru.

"Patut dicurigai, ini bisa jadi soal provisi yang mau dilahap oleh sang menteri dan gengnya yang terus memaksakan hutang atau investor luar negeri. Memang sangat serakah dan tamak menteri ini " ujar dia. 

Hendaknya kata Abe, para menteri-menteri itu harus sadar dan punya empatii dengan nasib bangsa ini kedepannya. "Tidak mau belajar dari apa yang sedang dialami Srilanka atau malah Pakistan " ujarnya.

Padahal, terang Abe, yang harus menjadi paling prioritas sekarang ini adalah pemulihan ekonomi rakyat, terutama di tingkat akar rumput atau wong cilik.

Bukan hanya itu, operasi politik juga dilakukan para brutus politik di lingkaran Presiden Jokowi dengan kebijakan pemerintah akan menaikkan harga Tarif Dasar Listrik, BBM jenis Solar dan Pertalite, serta elpiji 3 kilogram tepat satu hari sebelum hari raya Idul Fitri, dengan sekian pembenarannya termasuk tekanan global. Padahal perekonomian rakyat belum pulih dihajar keadaan pandemi.

"Untunglah ada Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang buru-buru mengingatkan Presiden Jokowi keadaan obyektif rakyat yang masih terseak-seok. Belum sepenuhnya pulih setelah 2 tahun dihancur leburkan pandemi. Apalagi tahun ini rakyat menanggung permainan brutus dan para oligarki kapitalis dengan kenaikan harga minyak goreng sebesar 86 persen " terang Abe. 

Abe menilai, Presiden Jokowi saat ini harus menanggung permainan para menteri yang melakukan operasi politik tersebut. Sementara korbannya rakyat tak juga memperoleh harga beberapa kebutuhan pangan seperti semula. "

Oleh karenanya, harus dicari alternatif lain pembiayaan agar tidak melulu membebankan kepada rakyat " menurut Abe. 

Hendaknya dengan operasi politik yang dilakukan para menter itu, Presiden Jokowi bersikap tegas kepada semua perusahaan sawit dan minyak goreng tersebut.

"Bukan menyerahkan kekayaan bumi ini kepada cukong atau bohir dan pemerintah tunduk begitu saja seperti berabad lalu tunduk pada Kongsi Dagang bernama VOC " ujar dia.

"Sekali lagi, Repdem siap bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani tegak lurus amanat konstitusi, bukan saja soal masa jabatan presiden, tetapi juga tentang cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jangan lagi terjadi eksklusifisme pembangunan " tutup Abe.