GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Masyarakat Provinsi Riau diajak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Ajakan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, sebagai upaya mendorong mitigasi bencana sejak dini di tengah meningkatnya ancaman bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah.
Budiman mengatakan, kesiapsiagaan masyarakat sangat penting agar saat bencana terjadi, masyarakat tidak panik dan sudah memiliki langkah mitigasi yang tepat. “Masyarakat harus diedukasi dan diberikan informasi terkait ancaman bencana tersebut. Jangan sampai masyarakat tidak siap,” ujarnya.
Menurutnya, wilayah yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi lokasi yang paling rawan terhadap potensi banjir dan longsor. Karena itu, edukasi masyarakat harus difokuskan pada kawasan tersebut agar dampak bencana dapat diminimalkan.
Selain kesiapsiagaan masyarakat, Budiman juga menekankan pentingnya kesigapan pemerintah daerah dalam menyiapkan kebutuhan logistik dan peralatan penanganan bencana. Pemerintah, katanya, harus menyediakan perahu evakuasi, alat penyelamatan, serta alat berat untuk menangani kondisi darurat, khususnya ketika banjir besar melanda.
“Ketersediaan logistik menjadi hal utama dalam penanganan bencana. Jangan sampai masyarakat yang terdampak kesulitan akses makanan, obat-obatan dan kebutuhan lainnya. Ini harus dipersiapkan dari sekarang,” tegas Budiman.
Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan dana kebencanaan. Menurutnya, dana harus tersedia dan dapat digerakkan kapan saja, tanpa menunggu proses birokrasi panjang yang berpotensi memperlambat penanganan di lapangan.
Sementara itu, data terbaru hasil pemetaan Pemprov Riau mencatat bahwa terdapat 206 desa/kelurahan di 12 kabupaten/kota yang masuk kategori kawasan rawan bencana. Data tersebut menunjukkan tingginya risiko bencana di wilayah Riau yang perlu menjadi perhatian serius.
Adapun rincian wilayah rawan tersebut meliputi 170 desa di 93 kecamatan yang rawan banjir, serta 36 desa di 23 kecamatan rawan longsor. Dengan kondisi ini, DPRD Riau mendorong pemerintah agar memperkuat koordinasi penanggulangan bencana secara terpadu, mulai dari tingkat provinsi hingga ke desa.(*)
