GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU - Sejumlah anggota DPRD Riau dari Komisi III melakukan peninjauan langsung ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) untuk melihat kesiapan fasilitas tersebut menghadapi potensi bencana banjir akibat cuaca ekstrem.
Kunjungan itu dipimpin Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, bersama unsur pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi dan sejumlah anggota lainnya.
Abdullah menjelaskan, peninjauan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi mengingat dua bulan ke depan wilayah Riau masih berada dalam status siaga darurat hidrometeorologi sesuai Surat Keputusan Gubernur Riau.
Pihaknya ingin memastikan PLTA memiliki kesiapan memadai dalam mengelola debit air di tengah intensitas hujan yang diperkirakan meningkat.
Menurutnya, sejak rapat sebelumnya bersama DPRD, PLTA telah mendorong adanya perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pembukaan pintu air spillway.
Salah satu tambahan SOP tersebut adalah mekanisme early release, yakni pelepasan air lebih awal untuk mengurangi potensi luapan saat curah hujan tinggi.
SOP ini dinilai penting untuk meredam risiko banjir yang bersumber dari pengelolaan air waduk PLTA.
Abdullah mengungkapkan bahwa mekanisme early release baru akan diterapkan ketika debit air dan curah hujan mencapai level tinggi.
Saat ini, kondisi waduk masih berada pada batas aman, dengan permukaan air jauh di bawah ambang bahaya, yakni pada level 76 dari batas maksimum 83. Karena itu, SOP tambahan tersebut belum diberlakukan.
Ia menegaskan bahwa DPRD Riau terus mendorong penerapan penuh mekanisme early release ini melalui forum-forum diskusi, termasuk Focus Group Discussion (FGD) bersama PLTA, Balai Wilayah Sungai (BWS), PLN, dan Kementerian PUPR.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi efektif untuk mencegah luapan Sungai Kampar, terutama di wilayah Kampar dan Pelalawan yang selama ini kerap terdampak banjir.
Selain menjadi tindak lanjut FGD, kunjungan ini juga merespons rapat terbatas yang dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Riau bersama seluruh pemangku kepentingan terkait mitigasi bencana hidrometeorologi.
Pemerintah Provinsi Riau telah menginstruksikan seluruh OPD untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk menyiagakan alat berat di desa-desa yang berpotensi banjir.
Abdullah menambahkan, kesiapan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga pihak swasta yang memiliki infrastruktur strategis seperti PLTA.
Koordinasi seluruh pihak dinilai sangat penting agar penanganan banjir dapat dilakukan secara terpadu dan lebih efektif.
Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri, Sekretaris Komisi III Eva Yuliana, serta Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmidzi. Mereka berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, PLN, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat upaya mitigasi banjir di Riau.(*)
