GAGASANRIAU.COM, TEMBILAHAN - Penurunan harga kelapa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir memunculkan keresahan di kalangan petani, khususnya di sentra produksi kelapa seperti di Kabupaten Indragiri Hilir.
Berbagai isu pun berkembang di masyarakat, termasuk kabar bahwa pemerintah menutup atau melarang ekspor kelapa bulat ke luar negeri.
Namun, pemerintah daerah memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya pada isu yang belum terverifikasi.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, Dr. Trio Beni Putra menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan larangan ekspor kelapa dari pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah memang tengah mendorong hilirisasi produk kelapa agar komoditas tersebut memiliki nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri. Namun, kebijakan itu bukan berarti menutup akses ekspor bagi petani maupun pelaku usaha.
“Menteri Pertanian memang mendorong hilirisasi, terutama agar kelapa tidak hanya dijual dalam bentuk gelondongan, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah seperti VCO dan santan. Namun Kementerian Perdagangan sendiri sudah menegaskan tidak ada moratorium atau larangan ekspor kelapa bulat,” ujar Trio Beni. Trio Beni menjelaskan, pemerintah saat ini lebih mempertimbangkan pengaturan tarif ekspor dibandingkan pelarangan total.
Terkait penurunan harga kelapa, Trio Beni menilai kondisi tersebut merupakan dampak gabungan dari faktor global dan domestik.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada awal 2026, termasuk konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat, disebut ikut mengganggu rantai logistik dunia dan memengaruhi perdagangan komoditas perkebunan.
“Ketika permintaan ekspor melambat, stok bahan baku di industri dalam negeri menjadi menumpuk. Akibatnya daya serap industri terhadap kelapa petani menurun dan harga di tingkat petani ikut terkoreksi,” jelas Trio Beni.
Selain faktor global, ia menyebut ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu juga membuat harga kelapa mudah bergejolak saat terjadi perlambatan ekonomi atau gangguan perdagangan internasional.
Meski demikian, ia memastikan permintaan domestik terhadap kelapa dan produk turunannya sebenarnya masih cukup tinggi, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran beberapa waktu lalu.
Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah daerah mengimbau petani agar tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dari berbagai isu yang berkembang. Petani juga didorong mulai memperkuat nilai tambah produk melalui pengolahan sederhana di tingkat lokal.
“Kalau memungkinkan jangan hanya menjual kelapa bulat. Produk seperti kopra kering, minyak kelapa kampung, cocopeat, maupun briket tempurung memiliki nilai ekonomi yang cukup baik,” tutup Trio Beni.
Selain itu, Trio Beni juga mendorong penguatan kelompok tani dan koperasi agar posisi tawar petani menjadi lebih kuat dalam rantai perdagangan. Dengan kerja sama yang lebih solid, petani diharapkan dapat menjangkau pasar dan industri secara lebih langsung sehingga tidak terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang.
