GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU — Kali ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali bergerak cepat melakukan restrukturisasi birokrasi lokal guna menyelaraskan gerak dengan kebijakan strategis nasional.
Dimana, langkah konkret diambil dengan membentuk Dinas Perikanan dan Peternakan sebagai langkah taktis menyukseskan program utama Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan tersebut diambil agar implementasi pemenuhan gizi masyarakat di tingkat daerah dapat berjalan lebih terfokus, terukur, dan memiliki payung hukum operasional yang kuat.
"Karena kita tahu program MBG adalah program besarnya Bapak Presiden Prabowo. Maka itu agar lebih fokus, kita membentuk Dinas Perikanan dan Peternakan," kata Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho dikutip dari laman resmi Pemko Pekanbaru pekanbaru.go.id.
Agung menyampaikan hal tersebut, usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di gedung DPRD Kota Pekanbaru, Senin (11/5).
Pecah Kongsi Kebudayaan dan Pariwisata: Menakar Ekonomi Kreatif
Selain sektor pangan dan peternakan, perombakan nomenklatur ini juga menyasar sektor pemuda, pariwisata, dan kebudayaan.
Pemko Pekanbaru secara resmi bakal membentuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dijelaskan Agung, sektor pariwisata sebelumnya merupakan bagian yang digabung di bawah kendali Dinas Kebudayaan.
Namun, demi menyesuaikan arah makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menuju target Pekanbaru yang berbudaya, maju, dan sejahtera, urusan kebudayaan akan dikembalikan menjadi satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mandiri.
"Ini (Dinas Kebudayaan) juga nanti yang akan membuat program dan menggali kebudayaan yang ada di Kota Pekanbaru dan melestarikannya. Karena kita tahu Pekanbaru ini masih sangat kental dengan budaya," urai Walikota Agung.
Sementara itu, urusan pariwisata akan berdiri sendiri dan mendapatkan perluasan fungsi koordinasi guna mewadahi tren industri modern.
"Jadi, pariwisata ini kita tambah dengan ekonomi kreatif. Karena kita tahu bahwa Pekanbaru ini merupakan kota yang maju, tentu ada pertambahan dari para pelaku ekonomi kreatif. Untuk itu kita tambahkan namanya menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," paparnya.
Uji Relevansi dan Desain Birokrasi Lincah
Langkah taktis pembentukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diakui Agung merupakan upaya paralel dalam menyesuaikan diri dengan arsitektur kementerian di Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Kebudayaan serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Selain itu juga langkah bongkar pasang birokrasi ini diklaim bukan sekadar bagi-bagi kursi jabatan, melainkan bagian dari evaluasi kinerja struktural agar anggaran daerah tidak habis pada urusan administratif melainkan fungsional.
"Intinya, kita sedang melakukan evaluasi agar struktur organisasi di Pemko Pekanbaru tetap relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Kita ingin birokrasi yang lebih lincah dan berorientasi pada hasil nyata untuk masyarakat," pungkas Agung menutup keterangannya.
.jpg)
