GAGASANRIAU.COM, PEKANBARU — Saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri tahun ajaran 2026/2027 di Kota Pekanbaru kembali dibayangi oleh rapor merah yang sama: krisis akut daya tampung ruang kelas.
Dimana, persoalan klasik ini dinilai terus dibiarkan berulang setiap tahun tanpa ada solusi jangka panjang yang konkret dari pemerintah daerah.
Tekad Indra Pradana Abidin, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, mengungkapkan bahwa ketidakseimbangan antara ledakan pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan infrastruktur pendidikan telah memaksa sekolah-sekolah negeri beroperasi di luar batas ideal.
Akibatnya, ribuan calon siswa di wilayah padat terancam terlempar dari sistem jaminan pendidikan negeri.
“Di sini kita bermasalah setiap hari, karena memang tidak mencukupi ruang kelasnya,” ungkap Tekad Abidin kepada GagasanRiau.Com, Sabtu (16/5).
Melanggar Standar Ideal Demi Kuota Kelas
Komisi III DPRD Pekanbaru membongkar fakta mencengangkan terkait kondisi riil di dalam ruang kelas saat ini. Guna menyiasati membludaknya jumlah pendaftar, kapasitas rombongan belajar (rombel) terpaksa digenjot hingga menciptakan ruang belajar yang sesak dan tidak kondusif.
Diungkapkan Tekad, rata-rata jumlah siswa dalam satu kelas SMP negeri di Pekanbaru saat ini telah menembus angka 40 hingga 44 orang.
"Kalau saat ini 40 sampai 44 siswa per kelas. Rata-rata sekitar 40 siswa," bebernya.
Kondisi ini kata dia menjadi dilema pelik bagi dunia pendidikan di Pekanbaru. Di satu sisi, daya tampung sekolah sudah jauh dari kata ideal. Namun di sisi lain, pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan fisik bangunan dan jumlah sekolah.
Politikus PDI Perjuangan Kota Pekanbaru ini menyebut, jika pemerintah memaksakan regulasi standar ideal yang menetapkan maksimal 32 siswa per rombel, maka dampaknya akan sangat destruktif bagi masyarakat luas.
“Kalau kita mengejar 32 anak satu kelas di sekolah negeri, akan banyak siswa yang tidak tertampung,” tegas Tekad.
Peta Sektor Rawan: Tiga Kecamatan Terancam 'Lumpuh' PPDB
Berdasarkan pengawasan legislatif pada musim PPDB sebelumnya, lonjakan beban berat penumpukan calon siswa terkonsentrasi di wilayah-wilayah pinggiran yang mengalami ekspansi pemukiman secara masif.
DPRD mencatat ada tiga kawasan utama yang paling rawan mengalami kelangkaan kursi SMP negeri:
- Kecamatan Tenayan Raya
- Kecamatan Tuah Madani
- Kecamatan Kulim
“Yang tahun lalu agak berat itu di wilayah sana,” ujar Tekad mengingat peta konflik PPDB tahun lalu.
Kendati memegang data pengawasan lapangan, Tekad mengaku rincian matematis mengenai total kebutuhan riil daya tampung serta jumlah unit SMP negeri yang mendesak untuk dibangun berada di bawah kendali Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
“Kalau data detail itu dinas pendidikan yang lebih paham,” ucapnya.
DPRD Desak Pemkot Stop Andalkan 'Solusi Tambal Sulam'
Menyikapi bom waktu PPDB 2026/2027 yang tinggal menghitung hari, DPRD Pekanbaru mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru untuk mengambil langkah progresif, bukan sekadar kebijakan tambal sulam dengan menambah kuota kelas yang mengorbankan kualitas belajar-mengajar.
Legislatif mendorong dialokasikannya anggaran yang agresif untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) di titik-titik kritis padat penduduk secara bertahap.
“Kalau kami prinsipnya di DPRD, kita mau membangun sekolah negeri dulu sambil meningkatkan kualitasnya,” pungkas Tekad.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tengah melakukan persiapan teknis PPDB. Namun, ketakutan masyarakat, khususnya para orang tua murid di kawasan padat dan wilayah sekitar sekolah favorit, tetap sama ketakutan akan tersisih dari hak mendapatkan pendidikan negeri akibat kalah saing dalam perebutan kursi yang sangat terbatas.
.jpg)
